Pendaftaran KPID Sulut Tutup 19 September, Timsel Siapkan Launching Kegiatan

KOMUNIKASULUT.COM – Lima hari lagi rekrutmen calon anggota baru Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara, periode 2021-2024 ditutup. Yakni pada Sabtu (19/9/2020).

Tahapan selanjutnya adalah launching kegiatan dan pengumuman hasil seleksi administrasi seluruh pendaftar, di Atrium Manado Town Square 3, Senin (21/9/2020).

Tim Seleksi (Timsel) KPID Sulut jauh-jauh hari sudah mempersiapkan itu. Ketua Timsel, Drs. Stefanus Vreeke Runtu memastikan hal tersebut, pada konferensi pers di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Senin (14/9/2020).

“Hari ini kita melakukan rapat untuk meneliti apa yang menjadi tugas Timsel, dalam menyambut persiapan pembukaan kegiatan dan pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota baru, pada tanggal 21 September 2020,” bukanya.

“Jadi pada prinsipnya, kami Timsel sudah siap melaksanakan acara itu. Soal pembiayaan, semua yang timbul dari kegiatan pekerjaan menseleksi anggota, dibiayai Pemerintah Provinsi Sulut. Tentunya atas usul DPRD,” tambah SVR.

Di kesempatan itu, Timsel memperbaharui perkembangan tahapan rekrutmen. Seperti update jumlah pendaftar, usul pengadaan kotak aduan, dan Rapid Test Covid-19 yang tidak disyaratkan.

“Tanggal 19 September 2020 adalah batas pendaftaran. Sampai hari ini baru 48 orang yang mendaftar. Memang masih ada lain yang sudah sampaikan akan ikut, tapi biasanya kan di saat mau tutup baru banyak yang masuk,” ungkap Ketua Timsel.

“Mengenai kotak aduan,” lanjutnya, “Hal-hal yang dianggap menjadi permasalahan oleh masyarakat, bisa langsung dimasukan di Sekretariat Timsel, yaitu DPRD Sulut. Atau bisa saja memasukan langsung ke anggota Timsel, nanti aduan akan dibahas oleh tim. Kita tidak boleh memutuskannya secara perorangan. Jadi semua keinginan masyarakat akan kita beri kesempatan.”

SVR menjelaskan alasan utama rapid test tidak jadi syarat mutlak pendaftar. Meskipun standar protokol kesehatan sudah pasti diberlakukan.

“Menyoal rapid test, jadi yang dimaksud dengan tidak dipersyaratkan bukan berarti dihilangkan. Jika ada peserta yang kebetulan sudah rapid test dan dikenakan biaya, itu jadi tanggungan pemerintah bukan Timsel. Jadi semua pembiayaan Timsel ditanggung pemerintah,” urainya.

“Protokol kesehatan kan bukan persyaratan Timsel, tapi memang dari pemerintah. Semua kegiatan apapun tetap kita gunakan protokol kesehatan. Jadi itu syarat jaga jarak, pakai masker, cuci tangan atau hand sanitizer, mutlak dilakukan,” tandas SVR.

Ketentuan selengkapnya mengenai mekanisme dan syarat pendaftaran, bisa disimak dalam flyer berikut.

Peliput: Rezky Kumaat