Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia di Sulut Desak Kapolres Sangihe Diganti

ketua dpw apri sulut memberikan keterangan pers
Ir. Julius Jems Tuuk memberikan keterangan pers.

KOMUNIKASULUT.COM – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Sulawesi Utara menginginkan Kepala Kepolisian Reserse (Kapolres) Kabupaten Kepulauan Sangihe, AKBP Tony Budhi Susetyo, SIK, segera diganti.

Ini merupakan salah satu tuntutan dan pernyataan sikap APRI, saat hearing dengan gabungan Komisi dan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut di ruangan serbaguna, Selasa (15/9/2020).

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APRI Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk menjelaskan alasan utama dan duduk persoalan dari permintaan itu. Kapolres Sangihe dinilai melakukan diskriminasi hukum terhadap penambang rakyat.

“APRI Sulut menyatakan sikap yang pertama, meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kapolres Sangihe yang sudah memenjarakan 29 penambang. Karena, Kapolres Sangihe terhadap masyarakat yang ambil satu gram dan setengah gram di tambang untuk cari makan, beliau tangkap. Sedangkan mereka cari makan di tanah yang memang diwariskan dari nenek moyang mereka. Terus mereka mau cari makan di mana?” tekannya.

“Alasan penangkapan katanya ada dua, yakni tidak berijin dan merusak lingkungan. Bahkan ada ibu dan anaknya yang ikut dipenjarakan. Di sisi lain, ada penguasa Sangihe yang melakukan tipikor proyek internet senilai 6,2 milyar dan laporan lainnya, di Kapolres tidak ditanggapi. Artinya apa, hukum di Sangihe tajam sekali ke masyarakat penambang kecil. Tetapi untuk penguasa-penguasa tidak. Kami menduga Kapolres melakukan tindakan melawan hukum. Atas dasar itulah kami minta AKBP Budi Susetyo segera dicopot,” lengkap Tuuk.

Untuk mempertegas tuntutan mereka, APRI mewanti-wanti pemerintah agar mengeluarkan keputusan yang pro masyarakat tambang. Jika tidak, APRI pastikan turun ke jalan untuk memperjuangkan keadilan bagi penambang rakyat.

“Ini menjadi target APRI. Di bawah kepemimpinan saya, semua ketidakadilan harus kita lawan. Tapi perlawanan kita dengan hukum, tidak dengan anarkis. Kalau Kapolres Sangihe ini tidak juga dicopot, kita rapatkan barisan dan duduki Polda Sulut. Tapi saya percaya Kapolri akan melihat ini. Kejadian di Sangihe tidak boleh terjadi di tempat lain,” lugas Tuuk.

“Mau saya di PAW esok, saya tidak pusing. Dan saya tahu, setengah langkah saya ada di penjara hari ini. Karena kita akan melakukan terobosan-terobosan hukum. Yang mana, DPRD harus melakukan diskresi terhadap aturan-aturan. Ketika keputusan ini dilakukan, kita harus berani mengambil tindakan kedepan. Kalau ada salah satu anggota penambang yang ditangkap lagi hanya karena menduduki wilayah tanah dia, dengan catatan belum dibayar sama perusahaan, semua penambang silahkan pergi ke kantor polisi,” tegasnya.

Tuntutan selanjutnya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulut. APRI minta Pemprov mewadahi penambang rakyat dengan regulasi yang bisa menjamin keamanan dalam bekerja, dan melegitimasi pengelolaan wilayah sektor pertambangan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Sikap selanjutnya adalah, kita akan meminta kepada pemerintah daerah untuk menetapkan yang namanya Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR. Bagaimana kita mau dapatkan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR, kalau tidak ada WPR. Kenapa begitu banyak penambang di wilayah kita semua tapi tidak ada izin? Ternyata kabupaten kota tidak mengusulkan. Itu persoalannya. Ini diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Tetapi di UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah tidak berlaku lagi. Kekuasaannya langsung kepada gubernur. Di mana, Kadis ESDM harus menetapkan wilayah yang ada izin,” beber Tuuk.

Aspirasi APRI disambut baik jajaran anggota dewan yang mewakili masing-masing Komisi dan Fraksi di DPRD. Dialog dipimpin Ketua Komisi 3, Berty Kapojos, S.Sos, dengan membuahkan surat rekomendasi kepada pimpinan DPRD, untuk menindaklanjuti seluruh permintaan, masukan, dan keluhan APRI.

Peliput: Rezky Kumaat