Masuk Tahapan Kampanye, KPU Manado Adakan Rapat Dengan Instansi Terkait

KOMUNIKASULUT.COM – Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melaksanakan Rapat Dalam Kantor (RDK) dalam membahas tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado 2020, Senin (28/9/2020).

Bertempat di Aula Kantor KPU Kota Manado, rapat dihadiri oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kota Manado, Perwakilan Sekretaris Kota Manado, Polresta Manado, Kesbangpol Kota Manado, Gugus Tugas Covid-19 Kota Manado, dan Perwakilan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado.

Dimulai jam 16.30 WITA, kegiatan ini dibuka langsung oleh Jusuf Wowor selaku Ketua KPU Kota Manado.

Dalam sambutannya, Jusuf mengatakan kiranya dalam rapat kali ini, setiap instansi terkait dapat bekerja sama dengan KPU untuk mengawal jalannya kampanye.

“Lewat Divisi Parmas KPU Kota Manado, kita dapat mengetahui tata cara Pelaksanaan Kampanye agar Pasangan Calon dapat melaksanakan Kampanye secara adil dan merata,” kata Wowor.

Selanjutnya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Manado, Sunday Rompas mengatakan semua tahapan kampanye sudah diatur dan semua paslon wajib mematuhi aturan tersebut.

“Setiap tahapan yang dilanggar ada sanksi yang akan diberikan. Dalam PKPU 13 Tahun 2020 dalam pasal 88 A, B, C, D, dan E, tertulis tentang sanksi sanksi yang bisa diberikan bagi mereka yang melanggar aturan kampanye,” ujar Rompas.

Sementara itu Salman Saelangi selaku Ketua Divisi SDM, Parmas dan Sosialisasi KPU Provinsi Sulawesi Utara mengatakan pengendalian COVID-19 ini pihak KPU membatasi kegiatan yang mengundang Paslon dan pembatasan undangan dalam kegiatan-kegiatan kita dalam Tahapan Pilkada 2020.

“PKPU 11 ini konteksnya Pilkada dalam Kondisi Normal namun saat ini dalam pandemi COVID-19 adalah hal khusus yang diatur dalam PKPU 6 Tahun 2020 yang sudah dua kali diubah dan terakhir menjadi PKPU 13 Tahun 2020,” jelas Salman.

Sementara Meidy TinangonKetua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan bahwa aturan ini harus kita ketahui bersama.

“Kita harus membedakan dengan pelaksanaan Kampanye yang di atur dalam PKPU 11 Tahun 2020 yaitu pelaksanaan Kampanye dalam Kondisi Normal. dalam PKPU 13 Tahun 2020 ada pasal yang memberikan hak langsung kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi bagi pasangan calon yang melanggar aturan yang dilakukan,” tegas Tinangon.

Ketua Divisi SDM, Parmas dan Sosialisasi KPU Kota Manado Ismail Harun menambahkan, keputusan KPU mengenai titik pemasangan APK sudah dikeluarkan dengan SK KPU Kota Manado Nomor 332.

“Dimana surat ijin dari pemilik lahan yang menerangkan bahwa pemilik mengijinkan APK ini dipasang dalam lahan miliknya dan dimasukan ke KPU bersama dengan E-KTP dari pemilik lahan yang memberikan ijin,” ucapnya.

“Untuk blusukan masuk dalam kampanye tatap muka dalam PKPU 13 Tahun 2020 Tidak Diperbolehkan,” tegas Ismail.

(Yaya Piri)