Bawaslu Manado-Polres-Kominfo Segera Eksekusi Postingan Pilkada Menyimpang dan Akun Palsu

taufik bilfaqih
Taufik Bilfaqih, S.Sos.I, M.Si (tengah/kuning) menjadi moderator diskusi.

KOMUNIKASULUT.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Manado sedang memburu postingan media sosial, yang terindikasi melanggar aturan main Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Khususnya yang disebar akun palsu.

Bawaslu berkoodirnasi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado serta Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Manado untuk menjaring praktik tersebut, selama masa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado. Demi terciptanya Pilkada yang sehat.

Pembahasan berlangsung di sela Rapat Koordinasi Stakeholder, di Hotel Arya Duta lantai 5, Manado, Sabtu (3/10/2020). Temanya soal langkah pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran dalam kampanye, dan protokol kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, serta Walikota dan Wakil Walikota Manado.

“Ada satu masalah penting. Kami sekarang lagi mengumpulkan link-link postingan media sosial yang dianggap bermasalah. Saya kira kita akan follow up ini, karena terkait sehatnya Pilkada. Apalagi di Medsos. Cukup ngeri itu. Sangat rawan,” tutur Taufik Bilfaqih, S.Sos.I, M.Si, selaku Komisioner Bawaslu Manado/ Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Masyarakat, dan Antar Lembaga.

Perwakilan Polresta dalam diskusi memastikan, operasi itu sementara berlangsung. Jika ada laporan yang merujuk ke sana, akan segera diselidiki dan diproses ke tahap selanjutnya.

“Kalau ada postingan bermasalah yang diduga bahwa itu akun palsu, tentunya akan melalui proses penyelidikan. Siapa sih yang punya akun ini? Dan sebagainya. Walaupun itu diluar Pilkada. Makanya ada dua potensi kasusnya di sini, terkait tindak pindana pemilihan atau pelanggaran pemilihan, dan tindak pidana di luar pemilihan,” terangnya.

Kominfo juga gencar menyisir aktivitas Medsos menyimpang. Akun yang memposting konten negatif akan diblokir, seketika mendapat laporan dan koordinasi dari kepolisian. Baik menyoal Pilkada maupun tidak. Kominfo mengambil peran untuk menertibkan arus informasi, yang beredar di platform digital tersebut.

“Untuk link-link yang bermasalah, memang kita pemerintah kota ada MoU dengan pihak Polres. Karena itu domainnya penertiban, memang Kominfo bisa banned,” jelas perwakilan Kominfo.

Meskipun di sisi lain, “Kita tidak bisa langsung melakukan tindakan begitu. Kendati dia akun palsu. Kita ada SOP sendiri. Ketika di situ ada tindakan kriminal, dari korban tidak bisa serta merta langsung ke kami untuk ditindak. Itu harus bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini laporan. Lalu kita bisa mengakses dan membuka hal yang berhubungan dengan negatif yang terjadi,” lengkapnya.

Jika ada penyebaran informasi di Medsos mengenai aktivitas Pilkada, yang disinyalir mengandung unsur pidana, keempat Pasangan Calon bisa melaporkannya kepada kepolisian. Untuk ditindaklanjuti Kominfo.

“Kalau ada keberatan dari pasangan calon lain, itu bisa dilaporkan ke kepolisian. Nanti akan kerjasama dengan Kominfo,” tandasnya.

Peliput: Rezky Kumaat