Bawaslu Manado Rekrut 2000 Pengawas TPS, Warga Silahkan Daftar ke Panwascam

heard runtuwene
Heard Runtuwene, S.Pi, M.Si.

KOMUNIKASULUT.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado memasuki tahapan pembentukan Kelompok Penjaringan Pemungutan Suara (KPPS), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Pembentukan KPPS oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado, dimulai 1 Oktober – 23 November 2020. Sedangkan, pembentukan PTPS oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Manado, dimulai 1-15 Oktober 2020.

Sehubungan itu, sampai saat ini Bawaslu Manado telah menjaring 200 PTPS. Sementara, petugas yang dibutuhkan sebanyak 2000. Ini termasuk calon PAW (Pergantian Antar Waktu) PTPS, yang dipersiapkan mengganti petugas yang sewaktu-waktu berhalangan menjalankan tanggung jawab di lapangan.

Komisioner Bawaslu Manado, Heard Runtuwene, S.Pi, M.Si, menguraikan teknis dan mekanisme perekrutan PTPS kepada awak media. Ia menyampaikan ini di sela Rapat Koordinasi Bawaslu Manado, bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan se Kota Manado, di Hotel Peninsula, Rabu (7/10/2020).

“Jadi saat ini kami dalam tahapan untuk pembentukan Pengawas TPS, sebagaimana hari ini KPU Manado juga sementara merekrut calon KPPS. Memang untuk kami cuma membutuhkan sesuai jumlah TPS yang ada, yakni 979. Kalau KPU kan 6.483 petugas KPPS,” jelasnya.

“Baru 200 yang mendaftarkan diri sampai hari ini. Jadi baru sepersepuluh persen dari target 2000 yang direkrut. Yang kita rekrut bersama calon PAW-nya. Jadi dari 979 kita kalikan dua, hampir 2000 yang kita cari. Mudah-mudahan sampai tanggal 15 Oktober tidak akan diperpanjang. Kalupun belum terpenuhi, ada dua kali perpanjangan,” lengkap Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data, dan Informasi Bawaslu Manado itu.

Bagi warga yang ingin mengambil bagian dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado sebagai PTPS, Heard mengarahkan untuk menghubungi Panwascam setempat.

“Kalau yang mau mendaftar, langsung ke kecamatan. Karena kewenangan pembentukan per TPS adalah di tingkat Panwascam. Sedangkan untuk Panwaskel, sesuai edaran Bawaslu RI, mereka akan membantu Panwascam. Kami memang agak kesulitan mencari, karena minimal 25 tahun ke atas. Kalau KPPS kan 17 tahun. Tapi kita coba mudah-mudahan seperti lalu, target itu bisa terpenuhi,” terangnya.

Syarat lain untuk menjadi PTPS adalah, minimal berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan wajib Rapid Test Covid-19.

“Jadi mereka ini yang mendaftar, biasa syaratnya harus SMA. Mereka juga akan menjalani Rapid Test Covid-19, empat belas hari sebelum pemungutan suara pada 9 Desember. Walaupun mereka nantinya sudah dilantik, mereka tetap akan dicek kesehatannya. Anggarannya dari Bawaslu, jadi tidak menggunakan anggaran pribadi,” tandas Heard.

Diketahui, sekalipun telah dilantik, para PTPS bisa seketika dilarang bertugas di TPS dan diganti, jika kesehatannya bermasalah. Terlebih jika hasil rapid test nya reaktif.

Peliput: Rezky Kumaat