Soal TKPK Tomohon, Noldy Mangerongkonda: Jelas Melanggar

Tomohon, KOMUNIKASULUT.COM — Wakil Wali Kota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan, menanggapi kabar bahwa dirinya melakukan pembohongan publik.

“Saya menjalankan payung hukum. Ada Perpres Nomor 15 tahun 2010. Sangat jelas. Siapa yang mengangkangi Perpres, silahkan simak sendiri,” kata SAS sapaan akrabnya, Selasa (13/10/2020), di Tomohon.

Kabar tersebut, berkaitan dengan tertera nama SAS sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tomohon, di baliho penyerahan bantuan sosial beras bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKM PKH).

“Lagu lama itu. Saya sudah sering jadi target informasi hoax,” kata SAS singkat.

Sementara itu, Berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bab IV Pasal 19 ayat 2. Ketua TKPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Wali Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Sedangkan pada Ayat 3, Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

“Maka dengan demikian kalau Wali Kota/Bupati menetapkan lain berarti sudah jelas melanggar Perpres,” ujar Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Sulawesi Utara, Noldy Mangerongkonda.

Lanjut, Mengkoronda, dengan tidak munculnya SK TKPK tahun 2020 berarti itu sudah cacat hukum.

“Tidak munculnya SK TKPK tahun ini, padahal sudah di penghujung tahun, berarti SK 2019 itu cacat hukum karna melanggar Perpres dan permendagri,” tandasnya (***/red)