DPRD Manado Dikambing Hitamkan Atas Mandeknya Pembahasan APBD-P, Aaljte Klarifikasi Semuanya

aaltje dondokambey
Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes, Apt. (Foto Ist)

KOMUNIKASULUT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado merasa dikambing hitamkan, atas mandeknya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Manado tahun 2020.

Isu yang beredar di masyarakat memang beragam. Banyak versi yang disodorkan ke ruang publik, mengenai sebab akibat polemik tersebut. Namun, belakangan ini ada oknum tidak bertanggung jawab yang menuding DPRD, sebagai dalang belum dilanjutkannya pembahasan APBD-P.

Mencegah tuduhan tanpa dasar itu semakin berkembang luas, Ketua DPRD Manado, Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes, Apt, merasa perlu mengklarifikasi semuanya. Ia meruntutkan asal muasal dan penyebab utama, kenapa bisa terjadinya penundaan.

“Jadi begini yah, saya akan jelaskan secara terang benderang kenapa KUA-PPAS dari APBD-P ini pembahasannya belum berlanjut. Awalnya, pada 17 September kami diberitahu bahwa dokumen KUA-PPAS sudah dimasukkan ke lembaga dewan. Padahal, sejak awal bulan Agustus, saya terus berkoordinasi dengan sekretaris dewan. Mempertanyakan dokumen APBD-P. Tapi nanti dimasukkan 17 September,” bukanya kepada awak media, Sabtu (17/10/2020).

Setelah mendapat pemberitahuan bahwa dokumen KUA-PPAS telah dimasukkan oleh pihak eksekutif ke lembaga dewan, Aaltje langsung menggelar rapat bersama seluruh fraksi. Untuk mendapatkan persetujuan bersama .

“Dalam rapat itu, ketua TAPD yang adalah sekretaris daerah turut hadir. Disitu kemudian dijelaskan soal dana pinjaman 300 miliar. Dan dalam pertemuan itu, selain Fraksi Nasdem, fraksi lainnya menolak untuk dibahas secara bersamaan. Karena mayoritas fraksi menolak, saya mempertegas kepada Sekda agar pembahasan APBD-P, dan dana pinjaman dibahas terpisah. Saat itu Sekda menyetujui dan kemudian dituangkan dalam hasil rapat, yang ditandatangani seluruh fraksi dan Sekda. Ada bukti suratnya kepada saya,” lanjutnya.

Atas kesepakatan rapat tersebut, Aaltje langsung mengagendakan rapat Badan Musyawarah (BANMUS) untuk menjadwalkan pelaksanaan paripurna.

“Saat paripurna mendengarkan penjelasan Walikota, tidak disinggung soal dana pinjaman 300 miliar. Jadi kami berpandangan, dalam dokumen KUA-PPAS tidak ada anggaran 300 miliar itu. Setelah paripurna kami langsung melakukan pembahasan. Saat itu kami terkejut, ternyata dana pinjaman itu sudah masuk dalam KUA-PPAS. Sehingga kami langsung menolaknya. Karena dalam penyampaian walikota, tidak ada dana pinjaman. Berarti, antara penjelasan Walikota dan dokumen yang diberikan kepada kami sangat berbeda,” ungkapnya.

Menyikapi desakan anggota fraksi yang menolak pembahasan, karena dinilai tidak sejalan dengan kesepakatan awal dan isi dokumen berbeda dengan penjelasan Walikota, maka Aaltje putuskan pembahasannya. Hingga dokumen direvisi kembali.

“Saat itu, Sekda mengiyakan permintaan anggota Banggar. Kami menagih kesepakatan awal, bahwa fokus saja APBD-P dan abaikan dulu dana pinjaman, karena akan dibahas tersendiri. Pada pertemuan selanjutnya yang dipimpin ibu Noortje Van Bone, kembali lagi dokumen itu belum direvisi. TAPD menyerahkan selembar surat yang berisi penjabaran program, dari dana pinjaman 300 miliar. Tapi dalam dokumen KUA-PPAS, tidak dikeluarkan program-program yang dimaksud,” jelasnya.

Kala itu pembahasan berlangsung intens dan alot. Sehingga, Noortje Van Bone harus menghentikan jalannya pembahasan, untuk dilanjutkan ketika TAPD sudah merevisi dokumen KUA-PPAS.

“Saat itu, sekretaris TAPD, ibu Tambayong mengakui dokumen itu bisa diubah. Tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Banggar menyetujuinya dengan harapan, mereka benar-benar merevisinya. Tapi lagi-lagi dipertemuan selanjutnya dokumennya tetap tidak berubah. Hal ini membuat sejumlah anggota Banggar kembali protes, dan situasinya sempat memanas. Ibu Noortje yang saat itu memimpin rapat kembali mempending pembahasan,” tutur 01 Dekot Manado itu.

Sebelumnya, Banggar dan TAPD telah melakukan pembahasan tertutup pada Jumat (16/10/2020). Saat itu, Aaltje membeberkan telah terjadi praktik bujuk rayu dan lobi-lobi, yang dilakukan ketua TAPD kepadanya. Beberapa di antaranya dinilai bernada ancaman.

“Sekda mengatakan, ‘Kalau kami tidak membahasnya, jangan sampai walikota marah. Tau toh kalau walikota marah bagaimana.’ Saat mendengar itu, dikira saya takut. Saya kembali tegaskan harus sesuai kesepakatan awal. Dan jangan bicara soal honor tenaga kebersihan atau THL, karena dalam APBD 2020 sudah tertata 1 tahun,” terangnya, mengutip beberapa perkataan ketua TAPD.

Dengan demikian, Aaltje menghimbau masyarakat Manado khususnya para THL, agar tidak mudah termakan hasutan pihak-pihak yang sengaja ingin mengambil keuntungan, dari penundaan pembahasan APBD-P ini.

“Sekali lagi saya tegaskan di sini, honor THL sudah tertata di APBD induk. Dan setahu kami tidak digeser untuk penanganan Covid. Saya ingin tegaskan juga, keadaan saat ini tidak ada kaitannya dengan politik. Kami murni menjalankan fungsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami tetap akan membahas APBD-P, tapi tidak untuk dana pinjaman. Kalau pun dipaksakan, berarti ada kepentingan tertentu untuk pemanfaatan dan pinjaman itu. Silahkan publik menilainya,” tandas Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Manado tersebut. (Red)