APBD-P Manado Ditunda, DPRD Jalankan Fungsi Pengawasan dengan Benar

Grandnaldo Tindangen, S.H, M.H. (Foto Ist)

KOMUNIKASULUT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado masih menunda agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tahun 2020. Keputusan ini dinilai tepat oleh salah satu pengamat hukum di Sulawesi Utara, Grandnaldo Tindangen, S.H, M.H.

Berdasarkan pertimbangannya, DPRD sedang menjalankan fungsi pengawasan dan check and balance, terhadap gelagat penganggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Ini dalam rangka mengawal transparansi uang rakyat, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Juga mengantisipasi, agar tidak dijadikan sumber dana dalam aktivitas pemenangan Pasangan Calon (Paslon) tertentu, di kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 2020.

“Langkah DPRD sudah benar. Karena fungsi controlling dan pengawasan itu sudah jalan. DPRD memang harus menanyakan, karena itu uang rakyat. Mau dibawa ke mana uang rakyat ini, sedangkan tiba-tiba dokumen yang di KUA-PPAS itu tiba-tiba masuk. DPRD sebagai wakil rakyat harus mempertanyakan fungsi dari uang itu,” ulas Tindangen, Sabtu (17/10/2020).

“Dari Pemkot sudah keliru dalam hal ini. Sedangkan, ada beberapa poin dalam pembahasan APBD-P yang sudah dibahas sebelumnya. Mengapa tiba-tiba lagi muncul? Lucu kan. Ini sudah tidak prosedural. Ini sudah tidak wajar lagi kalau kayak begini. Tiba-tiba di penghujung tahun, apalagi di tengah momen pilkada, tiba-tiba anggaran 300 Milyar dimasukan,” tambahnya.

Ia mendukung ketegasan para legislator dalam mengambil kebijakan. Lima Fraksi DPRD Manado yang mendukung keputusan tersebut, diyakini punya alasan kuat dan mendasar. Mereka terdiri dari PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, dan Golkar. Sedangkan, Nasdem kontra dengan ini.

“Inilah momen yang bagus untuk DPRD menunjukan bahwa, zharus ada sinergitas antara DPRD dan Pemkot Manado, yaitu check and balance. Bagaimana mau melakukan itu, jika Pemkot Manado khususnya pihak eksekutif ini seenaknya memasukan dokumen. Akhirnya kan check and balance tidak jalan kalau model kayak begitu. Artinya fungsi dari eksekutif itu tidak bersinergi sama dengan anggota DPRD, maupun yang lain-lain,” anggapnya.

“Saya setuju dan mendukung langkah pengawasan DPRD,” sambung Tindangen, “Artinya disini pihak eksekutif tidak dapat menjelaskan, ini dana-dana dikerjakan untuk apa. Tidak dijelaskan secara rinci. Artinya kan uang rakyat tidak tau dibawa ke mana. Saya pun sebagai masyarakat, tentunya kan suara kita ada di DPRD sana. Harus tegas dong.”

Adanya dugaan intimidasi yang dilakukan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Manado, kepada Ketua Dewan pada Jumat (16/10/2020), juga disorot Tindangon. Ia mengartikan tindakan tersebut, sebagai praktik yang mencemari prinsip sinergitas itu sendiri.

“Kalau praktik-praktik seperti ini sudah masuk ranah politik. Tapi cobalah, bagaimana kita mau tegakkan regulasi kalau ada yang main ancam-ancaman seperti itu. Bagaimana check and balance mau jalan, kalau ada main ancaman-ancaman begitu,” sesalnya.

“Dengan ancaman ini, sebenarnya wakil rakyat itu harus tegas. Tidak boleh kompromi dengan ancaman tersebut. Biarkan nanti masyarakat yang tahu sendiri, siapa yang benar, legislatif atau eksekutif. Karena langkah-langkah DPRD sampai saat ini sudah sesuai prosedur. Sedangkan Pemkot manado, dengan adanya ancaman seperti ini sudah sangat keliru,” tandas pengamat hukum jebolan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu. (Red)