Pangellu: Bawaslu Masih Berikan Catatan Terhadap DPT Pilkada Provinsi

KOMUNIKASULUT.COM – Pimpinan Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut), Supriyadi Pangellu, SH, MH, menegaskan, penetapan DPT Pilkada provinsi 2020, belum sepenuhnya final, karena masih ada catatan-catatan yang diberikan pengawas kepada KPU, terutama hak warga negara di LP dan Rutan.

“Jadi kami harus mengatakan itu, karena masukan dari masyarakat tetap dibuka seluas-luasnya, sebab masih ada masalah di lapangan terkait data pemilih,” kata Pangellu, di Manado.

Mantan Ketua Panwaslu Talaud itu, mengatakan Bawaslu sulut memberikan sejumlah catatan terkait penetapan DPT kepada KPU Sulut.

“Yang pertama mengenai hak konstitusi warga yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan yang masih kami cari solusi terbaiknya,” katanya.

Kedua, masih ada masalah-masalah yang harus dikeroksi, karena kata dia, DPT ini sifatnya terbuka untuk masukan-masukan.

“Kami menemukan double data, namun tidak begitu signifikan. Hal ini menjadi identifikasi Bawaslu, tingkat duplikasinya antara Kabupaten/Kota. Dan ini yang sedang dicek mendetail oleh jajaran kami,” katanya.

Namun dia mengatakan, pada prinsipnya tingkat partisipasi dari tim kampanye semua pasangan calon, yang mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di 9 Desember nanti, juga menjadi perhatian mereka.

Kemudian yang paling penting kata Kordiv Hukum, Humas dan Datin itu, adalah adalah tingkat kesadaran masyarakat, sebab saat ini, katanya komunikasi tidak sulit lagi.

Dia mencontohkan, ada warga yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian yang bersangkutan telah menetap di Manado, namun tidak membawa seluruh identitasnya dari Talaud, secara otomatis data di daerah masih hidup.

“Itu yang perlu kesadaran personal, untuk menghubungi petugas di daerah asal untuk menghapus data-datanya. Ada juga contoh karena pekerjaan, atau ikut suami, tapi datanya belum dilaporkan dimana ia menggunakan KTP tersebut,” katanya.

Meski begitu, advokad muda asal nusa utara itu tetap mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilihan secara umum yaki KPU, karena telah berupaya menyelesaikan semua tahapan, termasuk mengakomodir berbagai masukan, sekalipun masih ada catatan dari Bawaslu. (Red)