Perkuat Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Rakornis di Sulut

perkuat-tata-kelola-pekerja-migran-indonesia-bp2mi-rakornis-di-sulut
Peserta Rakornis BP2MI di Sulut.

KOMUNIKASULUT.COM – Sulawesi Utara jadi tuan rumah Rapat Kerja Teknis (Rakornis) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu (21/10/2020) sampai Senin (23/11/2020).

Bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Rakornis dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. Kegiatan berlangsung secara hybrid. Dengan mengkolaborasikan kehadiran fisik dan virtual, bagi peserta dan pemateri.

Salah satu agenda utama pagelaran nasional ini, untuk mencarikan jalan keluar terhadap problematika yang masih menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Rapat koordinasi teknis ini adalah penguatan bagi tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia. Juga berkaitan dengan perlindungan bagi PMI. Sebagaimana kita ketahui bersama, masalah PMI begitu kompleks. Apalagi problematika di lapangan. Terlebih sudah ada Undang-Undang baru soal ini,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani kepada awak media.

Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan UU 39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menjadi salah satu bahasan pokok BP2MI.

“Di UU baru ini, banyak hal terkait kewenangan baru yang ditambahkan. Itu berakibat pada satuan organisasi tata kerja. Meliputi aspek perlindungan kepada PMI, tidak hanya kepada pekerja migrannya, tetapi juga diberikan kepada keluarganya. Bahkan, dimensi perlindungan itu tidak hanya PMI saat bekerja. Tapi juga sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja,” jabar Benny.

“Kedepannya kita ingin dorong penempatan pekerja harus di sektor formal, bukan lagi informal. Karena di sana mereka rentan dieksploitasi. Seperti mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan pemberlakuan jam kerja yang melebihi batas,” tambahnya.

“Bahkan yang dialami ABK (Anak Buah Kapal, red) di laut lepas lebih menyedihkan,” sambung Benny, “Mereka mengalami kekerasan di laut, di atas kapal, kemudian jenazahnya hanya dilarungkan. Perlindungan seperti itu juga yang akan kita kuatkan.”

Rakornis juga jadi ajang mempererat sinergitas seluruh pihak yang terlibat. Amanat UU baru kepada pemerintah daerah pun, diharapkan menambah kekuatan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah imigran yang masih menjamur.

“Tentu ini membutuhkan kesiapan. Harus sinergi antara BP2MI pusat, BP2MI UPT seluruh Indonesia, pemerintah daerah, dan kementerian lembaga. Rakornis ini akan merumuskan kesepahaman dan rencana aksi di lapangan, terkait kewenangan yang dimandatkan UU kepada masing-masing kementerian lembaga. Termasuk bagi pemerintah daerah,” tandas anggota DPD RI perwakilan Sulut, periode 2014-2020 itu.

Diketahui, Rakornis menjadi salah satu rangkaian peringatan Migrant Day pada 12 Desember 2020. Kegiatan diikuti staf BP2MI pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT BP2MI) Daerah se Indonesia, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Sindikat Ilegal PMI, Kepala Disnakertrans Daerah se Indonesia, Atase Ketenagakerjaan, dan Asosiasi P3MI.

Jajaran pimpinan yang terlibat terdiri dari Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler; Kemenlu, Andy Rachmianto; Tenaga Ahli Utama Kedeputian III; perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Fajar Dwi Wisnuwardhani; Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI, Komjen Suhardi Alius, Marzuki Darusman, Ahmad Santosa; serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sulut, Erny Tumundo.

Peliput: Rezky Kumaat