Class Action : Mekanisme Hukum Menggugat Pemerintah Atas Banjir Kota Manado

Pascal Toloh, SH

Penulis: Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, S.H

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Manado pada bulan Januari menjadi pukulan telak bagi sebagian warga. Akibat banjir dan longsor, terdapat beberapa warga yang menjadi korban meninggal dunia dan terpaksa harus mengungsi karena tempat tinggal terdampak. Selain itu, banjir juga memukul dunia usaha yang terpaksa tidak beroperasi, banjir juga mengakibatkan penurunan jumlah konsumen hingga kerusakan pada alat produksi atau aset. Bencana tersebut membuat perhatian tersorot kepada pemerintah karena dinilai lalai dan tindak mampu mengatasi persoalan ini, sebab ketika hujan turun dengan intensitas tinggi maka tidak perlu waktu lama bencana banjir terjadi, sehingga patut di pertanyakan kebijakan mitigasi bencana dari pemerintah dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah, akibat kebijakan yang buruk mengakibatkan kerugian materil yang besar kepada masyarakat.

Untuk mencegah agar bencana buatan manusia ini tidak terus berlanjut di masa yang akan datang, maka perlu adanya sebuah upaya hukum dari masyarakat agar ada efek jera bagi pemangku kebijakan terkait. Mekanisme hukum yang bisa digunakan adalah gugatan class action atau gugatan kelompok (masyarakat yang terdampak langsung).

Mekanisme Gugatan Class Action

Dalam hukum positif Indonesia, gugatan class action sudah dikenal sejak  antara lain dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian, Mahkamah Agung mengatur konsep ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA 1/2002).

Pasal 1 PERMA 1/2002 mendefinisikan gugatan class action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dari ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, persyaratan untuk gugatan kelompok yaitu:

  1. Numerosity, artinya jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang) sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (class representation) yang mewakili selaku anggota kelompok (class action).
  2. Commonality, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan.
  3. Typicality, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (class members).
  4. Adequacy of Representation, artinya harus ada kelayakan perwakilan, yaitu mewajibkan perwakilan kelas (class of representatives) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.

Selain memperhatikan syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, dalam membuat surat gugatan perwakilan kelompok pun perlu memperhatikan syarat-syarat formal surat gugatan pada umumnya dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, bahwa surat gugatan perwakilan kelompok perlu juga memuat:

  1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
  2. Definisi kelompok secara detil atau rinci, meskipun tanpa melampirkan atau menyebutkan nama anggota kelompok, maksudnya adalah deskripsi kelompok haruslah tidak menyulitkan dalam melakukan pengadministrasian.
  3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, maksudnya adalah karena anggota kelompok tidak hadir dalam persidangan (in absentee), maka perlu diketahui keberadaannya agar proses pemberitahuan nantinya mudah dilakukan.
  4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tida teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.
  5. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian berbeda.
  6. Tuntutan atau petitum harus dituangkan secara terperinci dan jelas, memuat pula usulan dalam pendistribusian ganti kerugian serta usulan membentukan tim untuk membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia, gugatan perwakilan kelompok sudah diwadahi baik secara substatif hak mengajukan gugatan perwakilan negara dan prosedur pengajuannya dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Perbuatan Melawan Hukum

Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, administrasi negara diserahi tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum (”bestuurszorg”) yang dilakukan pemerintah yang meliputi segala lapangan kemasyarakatan. Adanya ”bestuurszorg” tersebut menjadikan tanda adanya suatu ”welfare State”.

Kesejahteraan umum dapat dilihat dari lingkungan masyarakat yang bebas bencana (buatan manusia) sehingga masyarakat bisa hidup aman dan sejahtera.

Salah satu faktor  terjadinya bencana banjir ini adalah kelalaian dari pemerintah yang berawal dari kebijakan pengelolaan sampah yang buruk. Tugas perencanaan, koordinasi dan pengawasan hingga proses pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengaturan mengenai gugatan class action dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat di Pasal 36 yang menyatakan “Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok”.

Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan tidak hanya oleh individu, melainkan juga oleh badan hukum. Bahkan penguasa sekalipun tidak tertutup dari kemungkinan dianggap melakukan perbuatan tersebut. Keterlibatan ini dimungkinkan terjadi karena pada dasarnya penguasa juga ikut serta dalam pergaulan masyarakat. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan selanjutnya mengenai perbuatan melawan hukum merupakan suatu ketentuan umum yang tidak membedakan apakah suatu perbuatan melawan hukum dilakukan oleh penguasa atau badan hukum atau orang. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterapkan baik terhadap perbuatan melawan hukum penguasa maupun oleh orang biasa.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1952, yang dimaksud dengan penguasa adalah pemerintah itu sendiri. Sementara jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, definisi penguasa dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penguasa adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku.

Berdasarkan model pengaturan dalam KUH Perdata, terdapat tiga bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, antara lain:

  1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, sesuai pengaturan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
  2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sesuai pengaturan dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
  3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, sesuai yang diatur Pasal 1367 KUH Perdata.

Kerugian (schade) merupakan salah satu dari unsur yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur kerugian ini, beserta dengan keempat unsur lainnya, merupakan dasar bagi seorang penggugat untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap orang yang digugatnya melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian nyata yang timbul dari perbuatan melawan hukum, hilangnya keuntungan yang seharusnya diharapkan atau berhubungan mengenai harta kekayaan dan dipersamakan dengan uang. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau immateriil  yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

Kerugian-kerugian tersebut dialami masyarakat terdampak banjir Manado pada bulan Januari kemarin. Indonesia sebagai negara hukum memberikan akses kepada masyarakat untuk melawan pemerintah lewat mekanisme class action sebagai jalan mewujudkan keadilan ditengah masyarakat. Tindakan hukum seperti ini pernah dibuat oleh masyarakat Jakarta atas bencana banjir pada tahun 2020 dengan menggugat pemerintah DKI Jakarta dan diterima oleh pengadilan.