komunikasulut.com – Sebanyak 44 anggota DPRD Sulawesi Utara kembali di dapilnya masing-masing sebelum akhir Maret 2022. Agenda yang dilakukan adalah menyerap aspirasi masyarakat.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen (FAS) ikut melakukan reses atau serap aspirasi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur Selatan (Sitimsel) menjadi tujuan FAS bertemu masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut yakni pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Pada kesempatan itu, Silangen menyampaikan maksud dan tujuan reses serta memberikan kesempatan bagi peserta reses untuk menyampaikan apa yang menjadi usulan.
Kemudian pada Sabtu (26/03/2022), reses dilanjutkan di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat (Sibar). “Apa yang menjadi usulan-usulan dari peserta reses ini akan menjadi pokok pikiran kami DPRD,” kata Silangen.
Wakil ketua DPRD Sulut, Viktor Mailangkay menyerap aspirasi di Kelurahan Kairagi II Kota Manado, Kantor Lurah Kairagi II Kota Manado, Selasa (22/03/2022).
Di dampingi Lurah Mohamad Windu, Mailangkay menerima aspirasi dari kepala-kepala lingkungan. Aspirasi yang diterima mengenai penerangan, drainase, kerusakan jalan hingga distribusi sampah.
“Menjadi usulan kami adalah jalan menuju perkuburan Kairagi II. Tepatnya, lingkungan VII hingga saat ini belum diperhatikan. Dahulunya, jalan tersebut diaspal ‘halua’ dan saat ini sudah terbongkar, jadi jika ada mobil Ambulance tidak bisa terus masuk hingga perkuburan, dikarenakan sudah ada mobil ambulance yang pecah bannya,” jelas kepala lingkungan VII, Sem Hontong.
“Kedua, jalan menuju perkuburan tersebut tidak ada drainasenya, yang lalu saya sudah menghubungi perkim. Tetapi, jawabnya itu tanggungjawab PUPR Provinsi Sulut. Mohon ini diperhatikan,” ungkap Hontong.
Dia menambahkan, jika drainase dibuat dalamnya 1 meter lebih dan panjangnya 500 meter. “Saya mengusulkan karena disitu banyak rumah warga, jika hujan dan drainasenya tidak teratur maka membuat dapur warga longsor. Kemarin, sudah ada rumah warga yang roboh akibat air,” ujarnya.
Senanda dengan rekannya, Dewi Waney kepala lingkungan III meminta penerang jalan di setiap lingkungan. “Di lingkungan 3 itu ada 13 penerangan jalan umum (PJU), yang jadi itu hanya 7. 4 mata lampu di jalan AA Maramis dan 3 lainnya di lorong Arimatea, Kaiwatu, dan Bolevard, dan ketiga lorong ini hanya ada satu titik mata lampu yang menyala, padahal di sana banyak warga. Sedangkan sensus PJU ada sekitar 7, mungkin ada proyeknya tetapi bahanya tidak ada,” tuturnya.
Lurah Mohamad Windu mengungkapkan, lahan pameran dikelola oleh pemerintah provinsi untuk kepentingan umum, namun perawatan dan pemeliharaan terlalu besar. “Kami kelurahan tidak memiliki kapasitas untuk menangani sebesar itu. Jika bisa, dari provinsi melakukan pemeliharaan dan memperhatikan kebersihan,” pintanya.
“Saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh pak lurah, soal lahan pameran bentuk pemeliharaan ini seperti keroyokan. lokasi tersebut tanggungjawab dari dinas-dinas yang ada, dan ini menjadi aspirasi yang akan kami teruskan,” kata Mailangkay.
“Kemudian mengenai gorong-gorong akan kami cek kembali, walaupun dana ini dari APBN tetapi pengerjaannya dari pemerintah daerah. Ketiga, tentang penerangan lampu jalan umum atau PJU, akan kami teruskan ke walikota Manado apa yang menjadi masukan dari bapak-ibu,” terangnya.
Masih dari Dapil Manado, anggota legislatif Agustine Kambey menggelar reses di Malalayang Satu Barat, Lingkungan 8, Jumat (25/03/2022). Masyarakat meminta politisi PDIP ini memperhatikan infrastruktur jalan, kesehatan, penerangan dan pertanian.
“Masyarakat Malalayang 1 Barat lingkungan 8, delapanpuluh persen adalah petani, karena itu kami sangat memerlukan bantuan dari pemerintah,” ujar Agus Kamu, warga setempat.
“Sudah ada kelompok tani di sini tetapi hingga saat ini belum tersentuh bantuan. Petani adalah satu-satunya penopang ekonomi di lingkungan, jika tidak ada petani maka bagian dari pembangunan pemerintahan pastinya terbengkalai,” tegasnya.
“Jika ada kelompok pasti adanya bantuan. Pemerintah Provinsi Sulut banyak bibit berupa rica, alpukad, kopi, dan banyak lagi. Tetapi, harus kelompok yang berijin,” jelas Kambey. “Jika tidak ada ijin mereka tidak akan kasih. Silakan urus ijinnya ke kelurahan hingga kecamatan itu tidak dipunggut biaya,” ajaknya kepada petani.
Terpantau awak media, yang hadir dalam reses tersebut sebanyak 50 masyarakat Malalayang 1 Barat. Terpantau juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Braien Waworuntu, melakukan agenda serap aspirasi ke warga Tondano Selatan tepatnya di Kelurahan Urongo, Jumat (25/03/2022).
Keluhan masyarakat terkait Status kelurahan Urongo, dan bantuan dana desa, serta jalan yang mengelilingi danau untuk diperhatikan. “Apa yang disampaikan oleh bapa-ibu akan disampaikan kepada eksekutif sebagai mitra kerja kami,” tanggapan Waworuntu.
Begitupun dengan Stella Runtuwene, anggota Komisi III DPRD Sulut, yang mengunjungi Desa Mopolo Esa Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa (22/3/2022). Aspirasi yang masyarakat sampaikan terkait aktifitas penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang berdampak ke ruas jalan Mopolo, rawan longsor.
“Saya akan memperjuangkan hak tersebut melalui instansi terkait apalagi menyangkut masalah infrastruktur yang merupakan dominan komisi III,” kata Stella. (***)
