KOMUNIKASULUT.COM – Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 akan dimulai bulan Maret 2022. Terutama di Manado.
Menyambut itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado mulai melakukan pemutakhiran data pemilih. Demi optimalnya persiapan penyelenggara di daerah, KPU membangun koordinasi dengan Pemerintah Kota Manado.
Ini terlihat dalam kunjungan Komisioner KPU Manado dengan Walikota Andrei Angouw, Senin (12/7/2021). Diskusi berlangsung di ruangan Walikota.
“Pemutakhiran data pemilih sedang kami laksanakan. Dengan kerja sama dari pemerintah, terutama dari tingkat kelurahan, data yang diperoleh pasti akan berkualitas,” lugas Ketua KPU Manado, Jusuf Wowor.
KPU Manado juga butuh data yang akurat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, mereka ingin mengadakan kerja sama dengan Pemkot Manado dalam hal pemutakhiran data berkelanjutan.
“Kami juga berharap agar memiliki data yang valid dari Disdukcapil Manado. Untuk itu, kami ingin adanya MoU (Memorandum of Understanding, red) dengan Pemerintah Kota Manado dalam pemutakhiran data berkelanjutan,” tutur Wowor.
Beberapa kendala penyelenggara turut diutarakan kepada Walikota. Salah satunya soal anggaran untuk pelaksanaan program tersebut, lalu letak geografis Kantor KPU Manado yang rawan banjir. Karena ini dapat mengganggu kesiapan dan kelancaran pesta demokrasi di Manado kedepannya.
Andrei sendiri menyambut baik usulan dan masukan KPU Manado. Ia akan berupaya merealisasikannya dengan tetap menyesuaikan pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
“Pemutakhiran data memang akan dilakukan terus-menerus. Nanti semua akan dikoordinasikan, termasuk dengan Disdukcapil Manado,” jawabnya.
“Soal pendanaan nantinya akan dilihat bagaimana mengaturnya. Karena penataan anggaran di era Covid-19 serba sulit. Begitu banyak anggaran yang akan digeser untuk kepentingan penyelesaian pandemi,” tambah mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara dua periode itu.
Sedangkan mengenai masalah banjir, Pemkot Manado sementara mensolusikan cara terbaik untuk melebarkan daerah aliran sungai disana. Sebab ini akan satu paket dengan revitalisasi dari daerah rawan banjir di Kelurahan Tikala Kumaraka.
“Nantinya akan dipikirkan bagaimana jalan keluarnya. Termasuk bagaimana melebarkan sungai atau saluran di lokasi itu,” tandas Andrei.
Diakhir pertemuan, KPU Manado memberikan cendramata berbentuk buku kepada Walikota. Judulnya adalah “Dinamika Hukum Pilkada, Mitigasi Pelanggaran dan Implementasi Penyelesaian Hukum kepada Walikota.”
Pimpinan KPU Manado hadir dengan formasi lengkap. Di antaranya adalah Jusuf Wowor selaku Ketua/Komisioner Divisi Logistik; Sunday Rompas, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan; Gafur Subaer, Komisioner Divisi Data, dan Sahrul Setiawan, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara. Sejumlah staf juga ikut mendampingi. (**)
