komunikasulut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun 2023, Kamis (14/6/2024).
Penyampaian pertanggungjawaban APBD 2023 disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey. Menurut Olly, ada beberapa capaian positif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2023.
Di antaranya adalah anggaran mandatory spending sesuai dengan sesuai pedoman penyusunan APBD memiliki rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
“Capaian indeks pembangunan manusia naik 0,52 poin, pengendalian inflasi dari 4% menjadi 2,83% capaian universal health coverage 95%,” ungkap Gubernur Olly Jumat, (14/6/2024( pada rapat paripurna DPRD Sulut.
Lanjut Olly, berbagai komponen APBD tahun 2023 sangat signifikan, memacu gerak organisasi Pemerintah Sulut melalui berbagai program kegiatan telah dilakukan hingga turut memberikan sumbangsi pada percepatan gerak pembangunan daerah.
“Capaian kinerja yang kita peroleh tentu tidak lepas dari kerja keras kerja sama dan dukungan semua pihak terutama dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih atas masukan konstruktif yang telah diberikan oleh seluruh fraksi dalam pandangan umum. Kami menyadari bahwa masukan dan kritik dari fraksi-fraksi sangat penting untuk perbaikan ke depan,” ucap Olly.
Seluruh Fraksi DPRD Sulut memberikan apresiasi atas capaian Pemprov Sulut atas penilaian WTP yang kesepuluh kalinya dari BPK RI. “Banyak program inovatif yang dilakukan gubernur serta wakil gubernur. Diantaranya pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta pelatihan keterampilan bagi para pemuda. OD-SK mampu mendorong kewirausahan dan berbagai investasi baru,” tuturnya Ketua DPRD Sulut.
Maka tak heran, kata Silangen, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, jumlah angka kerja berdasarkan survei angkatan kerja nasional (sakernas) Februari 2024 sebanyak 1,34 juta orang. Naik 26,13 ribu orang dibanding Februari 2023.
“Tingkat partisipasi angkatan kerja naik 0,67 persen poin. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka Februari 2024 sebesar 5,98 persen, turun 0,21 persen poin dibanding Februari 2023,” lanjut Silangen.
Ketua DPRD Sulut juga berkesimpulan, bahwa ini menjadi bukti kepemimpinan OD-SK berhasil mencatatkan penurunan signifikan dalam upaya menekan tingkat pengangguran.
“Kerjasama dengan sektor swasta dan peningkatan infrastruktur, turut memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan banyak lapangan kerja. Atas dasar itulah, DPRD terus berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah kita,” tambahnya.
Adapun realisasi pendapatan di tahun 2023 sebesar Rp 3.538.185.274. 996, 21 atau 89,86% dari anggaran sebesar Rp 3.937.495. 597.596,00 dengan rincian, Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.460.744.817.777, 21 dari anggaran sebesar Rp 1.624.996.697.596,00.
Untuk realisasi pendapatan transport sebesar Rp 2. 076. 188. 476. 387, 00 dari anggaran sebesar Rp 2.310.241.946.000,00. Lalu pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1.251.980.800,00 dari anggaran sebesar Rp 2.256.954.000,00.
Pada sisi Belanja daerah dapat di ingatkan bahwa total realisasi belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.358.663.215.088 atau 88,07% dari anggaran sebesar Rp 3.813.842.299.943,00 dengan rincian Realisasi belanja operasional sebesar Rp 2.331.624.370.273,00 dari anggaran sebesar Rp 2.625.593.260.278,00.
Kemudian untuk realisasi belanja modal sebesar Rp 423. 879. 478. 944, 00 dari anggaran sebesar Rp 427. 968. 194. 230, 00.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay, Wakil Ketua Raski Mokodompit, dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Senin (14/06) bertempat diruang Paripurna DPRD Sulut. (***)
