komunikasulut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui aksi unjuk rasa mahasiswa.
Aspirasi tersebut langsung diteruskan ke tingkat nasional, tepatnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (11/9/2025).
Dalam kunjungan resmi ini, aspirasi masyarakat Sulawesi Utara diterima langsung oleh sejumlah Anggota DPR RI Dapil Sulut, yaitu Dr. (Hc) Christiany Eugenie Paruntu, SE, S.Th, MM, Rio Dondokambey, B.Sc, MM, Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow, dan Martin Daniel Tumbelaka.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Paruntu (MEP) menegaskan bahwa langkah cepat yang diambil DPRD Sulut merupakan wujud nyata tanggung jawab lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Sudah menjadi tugas kami membawa suara rakyat hingga bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Apalagi aspirasi yang disampaikan sebagian besar memang berada dalam kewenangan pusat. Karena itu, DPRD Sulut wajib meneruskan langsung ke DPR RI agar aspirasi masyarakat benar-benar mendapatkan perhatian,” tegas Michaela Paruntu yang juga politisi Partai Golkar.
Menurutnya, keberhasilan menyalurkan aspirasi ke tingkat nasional adalah bukti bahwa DPRD Sulut tidak sekadar menerima keluhan masyarakat, tetapi juga menindaklanjutinya dengan langkah konkret.
“Ini adalah bukti bahwa suara rakyat tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami DPRD Sulut akan terus mengawal agar semua aspirasi bisa sampai pada pengambil kebijakan yang lebih tinggi, sesuai jenjang kewenangan,” tutup Michaela Paruntu.
Selain pimpinan DPRD Sulut, sejumlah legislator lintas fraksi turut ambil bagian dalam rombongan yang membawa aspirasi masyarakat ke DPR RI. Mereka adalah Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, Wakil Ketua Royke Anter, Anggota Nick Lomban, Abdul Gani, Inggried Sondakh, Norman Luntungan, Louis Schramm, Paula Runtuwene, Amir Liputo, Pricylia Rondo, Julitje Maringka, Jeane Laluyan, dan Seska Budiman.
Kehadiran para legislator ini memperlihatkan sikap kolektif DPRD Sulut untuk memastikan suara mahasiswa dan masyarakat tidak berhenti di daerah, melainkan sampai ke meja pembahasan nasional. (*)
