komunikasulut.com – Persoalan kelangkaan BBM dan antrean panjang truk di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara (Sulut) kembali mencuat.
Anggota DPRD Provinsi Sulut, Nick Adicipta Lomban, angkat bicara menyoroti peliknya masalah ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Selasa (30/9/2025).
“Kami di periode sebelumnya sudah beberapa kali membahas masalah ini bersama Pertamina. Ini bukan persoalan baru, tapi terus berulang dari waktu ke waktu,” ujar Nick Lomban dalam forum yang turut dihadiri perwakilan dari Pertamina, sektor pertanian, migas, Kodam, Sekprov Sulut, kepolisian, dan perwakilan sopir truk.
Lomban mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan terkait penambahan kuota BBM melalui lobi ke BPH Migas. “Kami ikut mengawal bersama biro perekonomian, dan memang kuota sempat ditambah. Tapi faktanya, setiap tahun selalu muncul masalah yang sama,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa persoalan tidak semata-mata soal kuota. “Pengawasan internal Pertamina juga perlu dievaluasi secara serius. Ada ketimpangan distribusi di lapangan. Misalnya, ada SPBU yang sudah melebihi kapasitas, sementara SPBU lain justru belum menyerap kuotanya secara maksimal,” jelasnya.
Nick menilai semestinya Pertamina bisa belajar dari pola yang berulang. “Pertamina punya sistem audit internal. Harusnya dari sana bisa dievaluasi, agar kesalahan yang sama tak terus terjadi,” tambahnya.
Ia pun menantang Pertamina untuk mengambil langkah tegas dan konkret. “Kami minta Pertamina keluarkan jurus pamungkasnya. Dulu, saat komisaris Pertamina datang ke Sulut, antrean langsung terurai. Mengapa sekarang tidak bisa dilakukan hal serupa? Ini jelas bisa, asal ada kemauan dan tindakan nyata dari pihak terkait,” tegasnya.
Menurutnya, antrian panjang ini tidak terjadi di daerah lain seperti di Sulut. Maka dari itu, ada sesuatu yang perlu dibenahi secara struktural.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar sopir truk yang hadir menyampaikan aspirasi berasal dari daerah pemilihannya, Kota Bitung.
“Sebagai wakil rakyat dari Dapil Minut-Bitung, saya merasa malu. Seolah-olah DPRD ini tak punya kekuatan, daya, dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal, ini bukan semata tanggung jawab DPRD, tapi kerja kolektif semua pihak,” ujarnya menutup.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi, Angga Yudiwinata Putra, tampak serius mencatat seluruh pernyataan yang disampaikan. Ia sesekali mengarahkan pandangannya kepada para anggota Komisi III DPRD Sulut yang hadir, sebagai bentuk atensi terhadap keluhan masyarakat. (*)
