Integrasi Data Lintas SKPD Krusial untuk Penyaluran Bansos

Amir Liputo. (Foto Istimewa)

komunikasulut.com – Di tengah keterbatasan anggaran, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tetap menunjukkan kinerja optimal. Ketua Pansus, Amir Liputo, mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja ekstra, bahkan hingga malam hari, dan turun langsung ke lapangan untuk menggali informasi secara menyeluruh dengan anggaran yang seminimal mungkin.

“Walaupun di tengah efisiensi anggaran, Pansus kali ini bekerja sangat optimal. Kami bahkan sampai malam, turun ke lapangan dengan anggaran seefisien mungkin. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik,” ujar Amir.

Amir menegaskan bahwa Pansus ingin memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Sulut kepada gubernur baru yang saat ini mulai menjalankan tugas. Menurutnya, penting bagi kepala daerah memiliki potret yang jelas tentang sektor-sektor strategis, seperti perikanan, pertanian, dan kesejahteraan sosial.

Ia menyoroti pentingnya integrasi data antar-SKPD, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. Selama ini, menurut Amir, data yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah belum terkoordinasi dengan baik sehingga menimbulkan potensi ketidaktepatan sasaran.

“Contohnya, dari dinas perikanan ada bantuan perahu, dari koperasi diberikan modal UMKM, dari perhubungan memperbaiki pelabuhan, dan dari SDM ada bantuan penerangan. Kalau satu keluarga miskin dapat semua itu secara terstruktur, tahun depan mereka bisa keluar dari kemiskinan. Tapi kalau data tidak terpadu, bisa saja yang satu hanya dapat beras, sementara yang lain dapat perahu, rumah, dan modal usaha,” jelasnya.

Amir menekankan pentingnya penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam distribusi bantuan. Dengan satu basis data yang valid, setiap bantuan bisa dirancang agar saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

“Semangat dari tiap SKPD itu ada. Tapi harus ada sistem, seperti ‘bank data’ atau pusat data terpadu yang dapat digunakan bersama. Termasuk juga dalam hal bantuan keuangan atau hibah, datanya harus satu dan sesuai format yang diakui secara resmi,” tambahnya.

Dengan sistem data yang terintegrasi, Amir berharap program pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif, dan pemerintahan yang baru dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan terarah berdasarkan data yang solid. (*)

Pos terkait