komunikasulut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Manado, Senin (16/3/2026).
DPRD dan TAPD membahas berbagai hal. Salah satunya soal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Manado 2027.
Di kesempatan itu, DPRD mewarning TAPD agar hati-hati menyusun RKPD dan RAPB.
Dengan memperhatikan keterbatasan anggaran yang tersedia, TAPD diingatkan agar tidak menyusun dua dokumen tersebut secara tumpang tindih (overlapping).
Ini disampaikan Stenly Tamo selaku Wakil Ketua Komisi Tiga DPRD Manado, dihadapan TAPD yang terdiri dari jajaran Pemkot dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Hati-hati dalam bidang keuangan karena kita anggaran terbatas. Maka dari itu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyusunan RKPD dan RAPB 2027,” tegas Legislator Manado Daerah Pemilihan (Dapil) Singkil-Mapanget itu.
Menurutnya, jika dana memang tidak mencukupi untuk suatu program, hal tersebut harus disampaikan secara jujur kepada masyarakat.
Selain mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan, Tamo ingin supaya tidak ada janji yang tidak terealisasi di masyarakat.
“Jangan sampai kita overlapping dan masyarakat datang lagi ke DPRD, untuk mengadu bahwa ada yang tidak terpenuhi,” tandas anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Manado itu.
Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Manado, Steaven Dandel selaku Ketua TAPD mengamini hal tersebut.
“Apa yang disampaikan Pak Stenly Tamo adalah saran untuk prudent. Kita hati-hati terkait memproyeksikan anggaran untuk 2027. Ini memang sudah jadi bagian dari kami TAPD sesuai juga dengan arahan pimpinan,” sahutnya.
“Jadi kami berupaya untuk 2027 itu menghitung secara lebih riil. Dimana APBN baru bulan Februari 2026, tapi defisitnya sudah 130 triliun. Jikalau trennya begitu terus, berarti bisa diasumsikan transfer ke daerah tahun 2027 akan ada apa-apa lagi ini,” tambah Steaven.
Menurut Sekot, karena tahun ini pemotongannya Rp 241 miliar, “Jadi biasanya struktur APBD kita Rp 1,8 triliun. Sedangkan tahun ini kita cuma Rp 1,5 triliun akibat pengurangan ini. Namun ini juga jadi bagian pertimbangan,” tandasnya. (Advertorial)
