komunikasulut.com – Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jeane Laluyan soal penyerapan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang hingga kini berada dibawah 50 persen.
“Ini menunjukkan adanya persoalan serius, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan anggaran,” tegas legislator dari Dapil Kota Manado, Rabu 23 Juli 2025.
Apalagi menurut Dia, penyerapan anggaran pada beberapa dinas masih rendah. Seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) baru 62 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baru 28 persen.
“Pantas saja masih banyak keluhan masyarakat soal jalan berlubang, buktinya serapan anggaran Dinas PUPR masih sangat rendah,” jelas politisi PDIP ini.
Hal itu disampaikan Jeane Laluyan setelah mendengar laporan realisasi anggaran oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Clay Dondokambey di DPRD.
Dia mengatakan hingga 18 Juli 2025, dari pagu pendapatan sebesar Rp 3,7 Triliun, baru terealisasi Rp 1,49 Triliun atau sekitar 40 persen. Sedangkan untuk belanja daerah, dari total pagu Rp 3,58 Triliun, baru terealisasi Rp 1,2 triliun atau sekitar 34 persen.
Dimana lima organisasi perangkat daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Dispora 62 persen, Dinas Perhubungan 54 persen, Dinas Kehutanan 53 persen, Badan Penghubung 52 persen dan Badan Perbatasan 51 persen.
Sedangkan yang masih di bawah yakni Dinas Perkimtan 8 persen, BKAD 22 persen, Kesbangpol 24 persen, PUPR 28 persen, Dinas Tenaga Kerja 31 persen, Dinas Pangan 32 persen, Dikda 33 persen, Disperindag 35 persen.
Selanjutnya Dinas Kominfo dan Dinas Sosial masing-masing 36 persen, Dinas Kesehatan 37 persen, Dinas Kebudayaan 39 persen, BPBD dan BKD masing-masing 40 persen serta Bapenda 42 persen. (*)
