komunikasulut.com – Validasi data penerima bantuan di dorong DPRD Sulut untuk disikapi oleh pemerintah, sebabnya terjadi perbedaan diantara SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi khususnya terkait dengan data pada pemberian bantuan kepada masyarakat.
Amir Liputo Pansus DPRD Sulut diwawancarai awak media mengatakan, penyatuan data dan di perbaharui terus sekarang ini diperlukan agar penerima bantuan, sesuai mekanisme dan tepat sasaran.
Validasi data diakui dari fraksi PKS ini akan mempengaruhi kepada masyarakat penerima bantuan tersebut, sebabnya penerima bantuan akan terus terjadi perubahan, karena bantuan yang diberikan pemerintah sebagai pendorong untuk penerima tersebut membantu mengalami perubahan ekonomi.
“Karena diakui, dimasing-masing SKPD datanya tidak sama, jadi didorong untuk dilakukan satu data dari pemerintah provinsi melalui bank data, seperti contohnya pemberian bantuan ke nelayan, UMKM, dan sebagainya,” ujar Liputo.
Sebab itu, DPRD melalui Pansus dalam usulan rekomendasi program strategis ke Pemerintah Provinsi, validasi data penerima bantuan ini akan lebih terstruktur dan mengalami perubahan, dulunya penerima bantuan, untuk sekarang tidak lagi karena kondisi ekonomi penerima bantuan tersebut sudah sejahtera. (*)
