komunikasulut.com — Ketua Fraksi Hanura DPRD Kotamobagu, Jayadi Paputungan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih terbatasnya akses air bersih yang layak bagi warga. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara bersama awak media, Jumat (16/05/2025).
Menurut Jayadi, saat ini sebagian besar masyarakat masih bergantung pada pasokan dari PDAM Bolmong yang berada di luar otoritas langsung Pemerintah Kota Kotamobagu. Ia menilai hal ini kurang ideal untuk jangka panjang.
Berhasil Copy Paste: Kita masih mengandalkan PDAM dari luar. Padahal, sebagai kota otonom, sudah saatnya kita punya BUMD sendiri yang mengelola air bersih untuk warga,” ujar Jayadi.
Ia menambahkan bahwa ketersediaan sumber air di Kotamobagu juga terbatas. Saat ini hanya terdapat dua sumber utama air bersih. Sumber ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kota secara merata.
Jayadi pun menyebut bahwa untuk menjalankan BUMD secara optimal, dibutuhkan penyertaan modal yang cukup dari pemerintah. Ia memperkirakan kebutuhan modal awal berada di kisaran Rp5 hingga Rp10 miliar.
“Modal ini sangat penting untuk operasional awal. Mulai dari merekrut pegawai, bangun infrastruktur, sampai memastikan pasokan air bisa berjalan stabil,” tambahnya.
Jayadi berharap, kehadiran BUMD Air Minum nanti tak hanya menyelesaikan krisis distribusi air, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotamobagu. Lebih jauh lagi, perusahaan ini diharapkan benar-benar berpihak pada pelayanan publik, bukan hanya mengejar keuntungan semata.
“Yang penting nanti direksinya harus punya kapasitas. Jangan asal tunjuk. Ini soal layanan dasar masyarakat,” tutupnya.
Peliput: Vicky Tegela
