komunikasulut.com – Demo Aliansi Sulut Bergerak di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara berakhir kondusif pada Selasa (12/4/2022).
Aliansi merupakan gabungan dari belasan organisasi mahasiswa di Nyiur Melambai. Di antaranya adalah Cipayung+ dan organisasi internal beberapa kampus di Sulut.
Meski demo sempat mengganggu kelancaran lalu lintas dan agenda Sekretariat DPRD Sulut, namun pada akhirnya aliansi dan DPRD bisa menemukan titik temu.
Aliansi diterima langsung Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, dengan didampingi beberapa anggota dewan di halaman kantor. Aspirasi mahasiswa pun disambut baik oleh mereka.
Tuntutan mahasiswa terdiri dari delapan poin yang berisi isu nasional, yang dinilai Aliansi sudah sangat merugikan masyarakat secara menyeluruh. “Saya beri apresiasi karena adik-adik sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Saya sudah dengar semua aspirasi kalian,” ucap Andi sembari duduk bersila di halaman kantor bersama massa aksi.
“Saya pernah menjadi mahasiswa seperti kalian. Dan sekarang saya dipercayakan di lembaga terhormat ini untuk mewakili rakyat. Karena itu, tidak ada alasan untuk saya tidak mendukung aspirasi kalian,” tambahnya.
Komitmen Andi untuk menerima, mendukung, dan memperjuangkan tuntutan tersebut, dituangkan dalam surat pernyataan yang disodorkan aliansi. Ini pun sudah ia tandatangani di atas materai sepuluh ribu.
“Saya sudah tandatangani ini dan akan memperjuangkannya ke pusat. Karena mereka yang punya wewenang untuk menetapkan hal ini. Hidup mahasiswa. Merdeka,” tutup legislator dari daerah pemilihan Nusa Utara tersebut.
Di sisi lain, meski permintaan aliansi untuk memasuki Gedung DPRD Sulut tidak bisa terpenuhi, tapi pada akhirnya mereka bisa mengerti dan mampu menunjukan kedewasaan dalam berdemonstrasi.
Apalagi sejak awal menduduki halaman kantor, aliansi diterima dengan baik oleh jajaran Sekretariat DPRD Sulut di bawah komando Glady Kawatu. Adapun kehadiran Kombes Pol. Julianto Sirait selaku Kapolres Manado dan jajaran di lokasi, memiliki peran vital dalam memastikan tidak adanya oknum mahasiswa yang ingin menyebabkan chaos di tengah aksi.
Delapan Tuntutan Aliansi Sulut Bergerak
Dalam demo kali ini, terdapat delapan tuntutan Aliansi Sulut Bergerak yang disampakan ke DPRD Sulut:
1. Menolak wacana Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
2. Menolak kebijakan pemerintah untuk menaikan PPN 11%.
3. Menstabilkan harga minyak goreng, berantas mafia minyak goreng, dan menetapkan harga eceran tertinggi sesuai ekonomi masyarakat.
4. Menolah kenaikan BBM yang tidak berpihak kepada masyarakat.
5. Mencabut UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.
6. Mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU TPKS.
7. Hentikan pelanggaran HAM di Papua.
8. Segera revisi UU ITE dan stop kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Di tengah audiensi dengan Andi dan jajaran, aliansi juga secara objektif mengapresiasi pemerintah yang telah mengabulkan tuntutan nomor enam. Selagi mereka melakukan aksi, ternyata isu ini telah ditetapkan statusnya.
“Tepuk tangan untuk pihak yang telah mengesahkan UU TPKS,” sorak Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Manado, Combyan Lombongbitung yang kala itu mendapat giliran memegang megaphone.
Namun begitu, aliansi juga mengancam akan mengadakan sidang rakyat di Kantor DPRD Sulut, jika selama tujuh hari kedepan tidak ada progres dan kejelasan dari tuntutan tersebut.
Peliput: Rezky Kumaat
