Didominasi Persoalan Infrastruktur, Makisanti Bungkus Aspirasi Warga Tondano Barat

komunikasulut.com – Piere Makisanti melaksanakan kegiatan Reses II Tahun 2026 di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi wakil rakyat untuk menyerap langsung berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kegiatan yang diawali dengan doa ini turut dihadiri Lurah Roong, warga setempat, serta pengurus PDI Perjuangan dari tingkat Cabang, PAC hingga Ranting. Piere Makisanti menegaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan kewajiban wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat.

“Kita turun bukan hanya mendengar, melainkan membawa aspirasi ini ke DPRD dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku,” ujar Piere.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan kondisi keuangan daerah serta penyesuaian struktur APBD Tahun Anggaran 2026 yang berdampak pada alokasi pembangunan. Pembahasan APBD 2027 pun sedang berlangsung, sehingga aspirasi yang masuk akan diselaraskan dengan prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

Sebagian besar usulan masyarakat berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur: perbaikan jalan Tataaran 2, akses jalan menuju gereja, Jalan Perburuan di Watulambot, akses Talete ke SD GMIM 3 Tondano, jalan penghubung Marawas–Tumaluntung, peningkatan jalan Tataaran–Tondano–Tomohon, pembangunan jembatan di sekitar SDN 1 dan SDN 6, serta perbaikan jalan di wilayah Ranting Roong.

Lurah Roong menyampaikan perlunya perbaikan saluran air di kawasan perikanan yang rawan banjir, sekaligus memberikan apresiasi atas pemasangan lima titik lampu penerangan yang meningkatkan keamanan lingkungan.

Piere Makisanti menegaskan seluruh aspirasi akan dicatat dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa serta instansi terkait sesuai kewenangan. Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan status lahan, kelengkapan administrasi, serta kemampuan keuangan daerah.

“Reses adalah jembatan penghubung antara masyarakat dan wakil rakyat. Semua masukan akan kita kawal melalui mekanisme DPRD agar masuk dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (*)

Pos terkait