komunikasulut.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), lewat Dinas Pendidikan (Disdik) bersama Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor), terkait tentang petunjuk teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Guru Tahun 2022.
Kegiatan Rakor ini berlangsung di Hotel four points Makassar sejak tanggal 26 -28 September yang diselenggarakan oleh tiga Kementrian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kepala Bidang Guru dan Ketenagaan (GTK) Disdik Boltim Dahri Lentang, Kamis (29/9/2022). Mengatakan, kegiatan tersebut membahas tentang mekanisme dan tahapan seleksi PPPK tenaga guru pada Instansi Daerah. bahwah Pengadaan PPPK guru tahun 2022 ini, berbeda dengan tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya proses pengadaanya melalui seleksi Computer Assisted Test (CAT) berbeda dengan tahun ini, yang sistem penilaian PPPK tenaga guru khususnya, melalui kesesuaian kinerja yang dilakukan oleh Panselda.
“Artinya preses seleksinya sudah merupakan kewenangan dari masing-masing daerah, melalui panitia seleksi daerah atau panselda yang kemudia akan diserahkan ke-Panselnas, tentunya dalam hal ini daerah merupakan penentu hasil akhir. ini merupakan kado Bupati buat para guru yang nantinya akan mengikuti seleksi calon PPPK khusunya bagi Tenaga Guru tahun 2022 ini, sebab daerah sudah ada andil dalam hal ini,” Kata Dahri
Dahri juga menambahkan, bahwah dari hasil Rakor yang menjadi prioritas dalam pengadaan PPPK tahun ini, adalah tenaga pendidik yakni tenaga guru. tentunya ini adalah kabar baik bagi kita semua, sebab banyak Putra-putri daerah khususnya yang ada di boltim akan diberdayakan melalui pengadaan PPPK ini.
“kita yang ada di daerah, sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melakukan penilaian atau melakukan seleksi kompetensi pelamar dengan cara melakukan kesesuaian atau verifikasi kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (background check), tentunya ini juga merupakan upaya dari pemda dalam hal ini Bupati Boltim,” tuturnya.
Oleh: Dona Mamonto
