komunikasulut.com – Dugaan korupsi pembangunan Gedung Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Jurusan Perhotelan di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), memasuki tahap penuntutan. Kasus ini menyeret dua tersangka dan menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp801,7 juta.
Tim Penyidik Polres Kotamobagu menyerahkan dua tersangka berinisial REP dan ABR beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, Senin (9/11/2026).
Penyerahan Tahap II ini menandai berakhirnya proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung workshop BLKK Tahun Anggaran 2021 dan pengadaan peralatan pelatihan vokasi Tahun Anggaran 2022
Kasi Intel Kejari Kotamobagu, Julian Charles Rotinsulu, SH, menjelaskan bahwa REP menjabat sebagai Ketua Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado. REP bertanggung jawab menerima dan mengelola bantuan pemerintah. Sementara itu, ABR bertugas sebagai kepala tukang sekaligus pelaksana lapangan yang ditunjuk REP.
Dalam perkara ini, yayasan mengajukan proposal bantuan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk membangun gedung workshop BLKK dan menyediakan peralatan pelatihan vokasi Jurusan Perhotelan.
Pemerintah mengalokasikan bantuan melalui APBN dengan nilai Rp500 juta untuk pembangunan fisik gedung dan Rp301,7 juta untuk pengadaan peralatan pelatihan
Namun, hasil pemeriksaan menemukan pembangunan gedung hanya mencapai sekitar 40 persen. Sejumlah pekerjaan penting, mulai dari pemasangan rangka, pengatapan, pengecoran, pemasangan tegel hingga pengecatan, tidak diselesaikan.
Tak hanya pembangunan gedung yang bermasalah, pengelolaan bantuan peralatan pelatihan vokasi juga menjadi sorotan. Yayasan tidak memanfaatkan peralatan tersebut sebagaimana mestinya untuk menunjang kegiatan pelatihan kerja masyarakat.
Kasi Intel Kejari Kotamobagu, Julian Charles Rotinsulu, mengungkapkan bahwa hasil perhitungan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp801.730.244,93.
Nilai kerugian tersebut terdiri atas Rp500 juta dari pembangunan fisik gedung BLKK Tahun Anggaran 2021 dan Rp301.730.244,93 dari pengadaan peralatan pelatihan vokasi Tahun Anggaran 2022.
“Setelah menerima penyerahan Tahap II, Kejari Kotamobagu langsung menahan kedua tersangka untuk kepentingan penuntutan,” tegas Julian
Kejari Kotamobagu menahan REP dan ABR selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 November 2026. Keduanya kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kotamobagu.
Julian menegaskan, Kejari Kotamobagu terus memperkuat komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan bantuan pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Peliput : Vicky Tegela
