komunikasulut.com – Ferry Daud Liando menjadi pemateri dalam Rapat Evaluasi Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan dalam Pengawasan Pemilu 2024, yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara, Jumat (7/6/2024) sampai Minggu (9/6/2024).
Dalam kegiatan tersebut Dekan Fisip Unsrat mengungkapkan dalam pencalonan kepala daerah masif terjadi politik uang dalam penetapan kursi.
“Di pencalonan itu tinggi sekali. Rawan sekali itu mahar, bayar-bayar kursi, bayar-bayar partai. Sementara Undang-Undang mengatakan kewenangan Bawaslu cuma di tahapan ketika seorang itu sudah ditetapkan sebagai calon,” jelasnya.
Liando memaparkan sebelum tahapan dilaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan dari bawaslu seharusnya sudah semestinya dilakukan.
“Sebelum tahapan dilakukan, harusnya Bawaslu sudah masuk ke sana. Kalau kita melaksanakan fungsi pencegahan ketika election sudah berjalan, proses pemilih sudah berjalan. Sudah terlambat,” paparnya.
Terakhir, Dekan Fisip Unsrat mengajak media dan stakeholder untuk bersama Bawaslu melakukan pencegahan dalam pilkada.
“Pencegahan juga berasal dari media, teman-teman media, tokoh-tokoh masyarakat, kampus. Disini banyak teman-teman kampus. Kita kolaborasi bagaimana membantu Bawaslu dalam rangka fungsi pencegahan,” tandas Akademisi sekaligus Pengamat Kepemiluan itu.
Peliput: Yeremia Turangan
