komunikasulut.com – Kehadiran tim ahli dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Optimalisasi Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (jamsosker) disorot oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Herol Kaawoan.
Dalam rapat finalisasi, Selasa (11/10/2022), dari empat tim ahli yang ada, hanya 1 yang hadir. Hal itu dipertanyakan oleh HVK. “Ini harusnya tim ahli hadir semua. Karena kan sudah finalisasi. Kalau dikatakan akan menyesuaikan, menyesuaikan bagaimana? Ini finalisasi. Apa lagi ini Ranperda yang sangat penting,” kata HVK.
Politisi Partai Gerindra ini pun menyinggung soal honor dari tim ahli. “Kan ada honor buat tim ahli. Kecuali tak hadir kemudian dikurangi honor, tak masalah. Saya akan tanyakan ke Setwan bagaimana teknisnya soal pembayaran tim ahli ini jika tak hadir,” tegasnya.
Personel Pansus, Yusra Alhabsyi yang memimpin rapat juga mengatakan, bilamana ketidakhadiran tim ahli tak menghambat jalannya pembahasan, maka alangkah baiknya dilanjutkan.
“Kalau sekiranya ini tak menghambat, berarti kita lanjut saja pembahasan. Memang tim ahli itu harus memberikan pendapatnya. Namun, kita lanjut saja,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu tim ahli yang hadir yakni Ricky Tanauma mengatakan bahwa tim ahli dihadapi dengan kesibukan masing-masing. “Dan karena waktu yang ditetapkan di surat yang dikirimkan pada kami, biasanya molor berjam-jam Sehingga sebagai akademisi, teman-teman harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada di masing-masing kampus,” jelasnya.
“Kemudian, apa yang ada pada kita ini sudah dilakukan pembahasan di Bapemperda waktu awal. Nah, tentang dinamika yang terjadi di dalam pansus, itu merupakan hal wajar,” tutupnya menanggapi. (*)
