Hujan Deras Tidak Halangi Pimpinan DPRD Sulut Akomodir Aspirasi Mahasiswa

Audiensi Pimpinan DPRD Sulut bersama massa Aliansi Cipayung Bergerak. (komunika sulut)

komunikasulut.com – Hujan deras tidak membatasi demo yang berlangsung di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Selasa (6/9/2022).

Baik pengunjuk rasa (Aliansi Cipayung Bergerak) dan pimpinan DPRD Sulut, keduanya tidak bergeming saat beraudiensi di tengah hujan.

Ini bentuk solidaritas dan kesetiaan pengunjuk rasa dalam memperjuangan aspirasi masyarakat, serta bentuk keberpihakan para Wakil Rakyat Sulut terhadap penderitaan konstituen saat ini.

Legislator Sulut yang menerima secara langsung aspirasi “Aliansi Cipayung Bergerak,” terdiri dari Billy Lombok, Victor Mailangkay, Henry Walukow, dan Christo Lumentut.

“Langitpun menangis melihat penderitaan rakyat saat ini. Kami tidak akan meninggalkan adik-adik sekalian, apalagi aspirasi yang kalian bawa,” cetus Billy selaku salah satu Wakil Ketua DPRD Sulut.

“Kami memiliki pandangan khusus tentang apa yang dirasakan masyarakat. Makanya kehadiran kalian disini membuat kami bahagia. Dan tentu saja aspirasi ini akan kami bawa ke pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI dan pihak terkait. Karena itu jangan khawatir teman-teman,” tambahnya.

Selain itu, Pimpinan DPRD Sulut yang lain juga menjamin proses penyampaian aspirasi ini akan berjalan transparan dan bisa diikuti para pengunjuk rasa.

“Kehadiran kami yang menyambut kalian disini, adalah wujud keberpihakan kami terhadap penderitaan masyarakat sekarang. Teman-teman juga akan kami berikan akses untuk mengecek sejauh mana aspirasi kalian sudah kami bawa,” tandasnya.

Diketahui, tuntutan “Aliansi Cipayung Bergerak” terdiri dari enam poin. Di antaranya sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

2. Menindak tegas mafia tambang dan migas.

3. Menolak pasal-pasal yang bermasalah di RUU KUHP.

4. Meminta pemerintah melakukan transparansi dan optimalisasi pajak negara

5. Mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap perguruan tinggi yang tidak menerapkan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.

6. Mendesak Polda Sulut untuk meningkatkan Kamtibmas di Sulut dan penyelesaian tugas secara tegas, adil, dan sesuai prosedur.

Aliansi merupakan gabungan dari beberapa organisasi eksternal kampus di Sulut, mulai dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Meski demo sempat hampir ricuh, namun massa aksi pada akhirnya bisa dikendalikan oleh para koordinator aksi, dengan dibantu pihak Kepolisian dan Legislator Sulut yang ada.

Peliput: Rezky Kumaat

Pos terkait