komunikasulut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara menjadi salah satu lokasi aksi demo mahasiswa yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, Jumat (23/8/2024).
Di DPRD Sulut, demonstran diterima langsung oleh dua Legislator dengan didampingi pihak sekretariat. Mereka adalaj Ismail Dahab, Hilman Idrus dan Niklas Silangen selaku Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dewan.
Demonstrasn merupakan gabungan dari organisasi intra dan ekstra Kampus, seperti PMII, GMNI, GAMKI, HMI, dan berbagai elemen kampus serta aktivis lainnya, lewat aksi tersebut sala satu tuntutan mereka adalah menolak revisi UU Pilkada, protes langkah DPR terhadap putusan MK.
Selanjutnya aksi mahasiswa dan elemen berkumpul di Gedung DPRD Sulut untuk menolak putusan Baleg DPR terhadap putusan MK. Bahkan, dalam aksi mahasiswa tersebut, lewat tuntutan lainnya yaitu tolak “politik dinasti”
Saat di temui Anggota DPRD Sulut dari fraksi NasDem mengatakan, “Respon mahasiswa terkait gerakan Nasional dengan adanya pembegalan institusi, bagi kami DPRD setujui dengan cara-cara mahasiswa dan melakukan dengan cara-cara konstitusi.”
“Saya pikir ini adalah alarm dari mahasiswa kepada pemerintah dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi agar benar-benar dipakai oleh KPU,” tambah Dahab.
Ketika ditanya mengenai dinasty Politik yang di pakai oleh Bapak Jokowi lewat aksi orasi mahasiswa, Dahab menjawab, “Itu kan persepsi dan itu tidak bisa kita larang. Secara pribadi saya setuju dengan pandangan mahasiswa tetapi secara Kelembagaan itu tidak bisa tegasnya.”
Ketika awak media menanyakan, anggota DPRD menerima secara kelembagaan, ketika Kordinasi dengan Ketua Dewan, pungkasnya kami akan mendiskusikan nanti bersama Pimpinan, dimana kami sudah di perintahkan ketua dewan dan kami setuju dan menerima tuntutan dari Aliansi mahasiswa tadi tutup Legislator Ismail Dahap. (*)
