komunikasulut.com – Rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun Anggaran 2024 kembali dilanjutkan oleh Panitia Khusus DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan.
Sejumlah isu strategis disorot, mulai dari ketimpangan jumlah guru hingga pemanfaatan Dana BOS, Rabu (16/4/2025).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (Dikda) Sulut, Femmy Suluh, mengungkap bahwa setiap tahunnya sekitar 300 guru pensiun, sementara data analisis jabatan menunjukkan masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru.
Tercatat ada sekitar 11 ribu guru PNS dari total 21 ribuan guru di seluruh provinsi. Sisanya merupakan tenaga honorer, yang menurut Kadis Pendidikan, tidak dapat diangkat menjadi guru ASN karena hanya memenuhi syarat sebagai tenaga teknis. Banyak dari guru honorer tersebut diangkat melalui SK Kepala Sekolah, bukan melalui rekrutmen formal.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi topik penting dalam pembahasan.
“Dana ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam mendukung program literasi “ujar Kadis Suluh.
Anggota DPRD Angelina Wenas mengusulkan agar sebagian dana BOS dapat dialokasikan juga untuk beasiswa atlet, khususnya di jenjang SMA dan SMK. Sementara itu, Anggota DPRD Sulut Dea Lumenta menyoroti realisasi anggaran SLB yang baru mencapai 51% dan belum bisa maksimal.
Pendidikan Non-Formal dan Sekolah Rakyat. Menanggapi pertanyaan dari anggota DPRD Piere Makisanti, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa program Paket B dan C tidak dipungut biaya dan dananya berasal dari BOS. Program ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang putus sekolah.
Terkait Sekolah Rakyat, kepala dinas menyebut sedang mengusulkan proposal untuk memperluas fasilitas pendidikan bagi murid-murid kurang mampu, seperti di Langowan ada SMA Nusantara yang rencana di bangun berada di bawah Kementerian Pertahanan RI, serta sekolah rakyat yang dikelola oleh Dinas Sosial.
“Kerja Sama Lintas Sektor dalam rangka menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini, Dinas Pendidikan juga menjalin kerja sama dengan Kepolisian untuk edukasi tertib lalu lintas bagi para siswa. Seperti hal yang di sampaikan Pansus LKPJ DPRD Sulut. (*)
