komunikasulut.com – Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dan Badan Ad Hoc terus meningkatkan kapasitas diri guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ini dilakukan lewat Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pilkada 2024, pada 5-7 Juli 2024.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kinerja sekretariat Badan Ad Hoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan,” buka Ismail Harun selaku Komisioner KPU Manado.
“Ini juga dibuat untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan,” tambah Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Manado itu.
Menurut Ismail, setelah pelantikan, operasional masih diproses karena belum terbentuk sekretariat. Namun setelah itu akan langsung diberikan Bimtek agar operasional bisa segera dicairkan langsung ke rekening PPS. Bukan personal.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada jajaran yang belum menuntaskan pekerjaannya di tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sehingga Ismail berharap Rakor dan Bimtek kali ini bisa mencegah hal tersebut kembali terjadi.
“Sekretaris dan staf sekretariat yang merupakan wajah-wajah lama, agar memperbaiki kinerja. Sebab masih ada yang menyisakan utang kerja, yakni laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu yang belum dituntaskan,” ungkapnya.
Sekretariat juga diingatkan soal harmonisasi kinerja di lapangan. Supaya nantinya tidak ada yang saling membebankan satu sama lain. Ini disampaikan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Umum dan Logistik KPU Manado, Henny Sengkey.
“Laporan keuangan itu sebenarnya sederhana saja. Jika belanja harus disertakan dengan nota, jika kegiatan harus ada foto, dan fotonya harus benar. Jangan direkayasa,” lugasnya.
“Karena pasti akan ketahuan dan LPJ saudara-saudara akan ditolak, jika tak ada yang dipahami silakan bertanya ke staf atau bahkan pada kami secara langsung,” lanjut Kasubag.
Ia juga minta supaya laporan pertanggungjawaban tidak dibuat sembarangan. Harus sesuai regulasi yang ada.
“Jangan sampai memasukkan laporan pembelian cabe, tomat, bawang sampe bumbu-bumbu, padahal ini di Manado, dan itu kami temukan, maka sudah seharusnya lebih baik dari daerah yang lain,” tandas Henny.
Selain sekretariat, Badam Ad Hoc yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 55 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 261 Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Manado. (*)
