komunikasulut.com – Pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung jawaban) Gubernur 2024 hampir selesai.
Berbagai pertanyaan dilayangkan oleh anggota Pansus (Panitia Khusus) kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Salah satunya adalah anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR), Feramitha Mokodompit.
Pada beberapa pertemuan itu, Feramitha terus memperdalam pertanyaannya dari setiap temuan yang didapatkan dari laporan yang diserahkan kepadanya dan anggota Pansus lainnya.
Seperti mendalami laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut yang dipimpin oleh Jemmy Stani Kumendong, terkait 2 bagian yang dinilai turun drastis, seperti bagian hasil pegawai Pendidikan tinggi menengah yang terjun bebas dari 9,40 % menjadi 6, 76%.
Dan jabatan fungsional yang bersertifikat, PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak termasuk guru dan kesehatan turun jauh.
Namun, ada yang berbeda ketika berhadapan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut, di mana anak dari mantan PJ Bupati Bolmong, Limi Mokodompit ini tak bertanya, melainkan hanya memberikan masukan.
“Kalau bicara lingkungan hidup, ini merupakan isu strategis yang torang lihat di lapangan terkait pertambangan, apalagi amdal dan sebagainya saya tidak akan bertanya. Hanya memberikan masukan, tadi saya sekilas membaca juga anggarannya cukup kecil untuk melakukan pengawasan, sosialisasi dampak lingkungan, mitigasi dan sebagainya,” jelasnya di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/4/2025).
Lingkungan hidup ini, tambah lulusan UGM (Universitas Gadjah Mada), itu menjadi rujukan dari sektor – sektor atau bidang di mana pun dalam membangun sebuah proyek baru, tetapi karena keterbatasan anggaran.
“Tentu saya merekomendasi di DLH, terutama dalam bidang pengawasan untuk melakukan koordinasi terkait amdal itu untuk dialokasikan anggaran yang cukup banyak, jika bicara amdal tidak main-main.”
“Sehingga ke depannya apabila ada proyek atau pembangunan baru di mana pun itu, ini bisa betul-betul sesuai dengan rujukan yang diberikan oleh DLH, karena diketahui bersama, jika terlanjur membangun kemudian amdal-nya tidak dijadikan rujukan, maka ini akan menyebabkan potensi banjir dan sebagainya. Jadi saya tidak bertanya, tapi lebih memberikan rekomendasi,” ucapnya.
Dengan hanya memberikan masukan, Kadis DLH Provinsi Sulut, Arfan Basuki yang juga menggantikan Limi Mokodompit menjawab terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan.
“Memang masalah amdal sangat luar biasa di Sulut ini dan dihantam habis – habisan. Misalnya amdal di Manado Utara, Karena itu kita di demo habis-habisan, dan betul-betul kami mempertanggungjawabkan bahwa ini dikaji dengan baik.”
“Terhadap pengawasan kami, terus terang tidak memiliki dana yang begitu besar. Pengawasan itu hanya di angka 80 juta saja, baru pengaduan yang masuk dari 15 Kabupaten – Kota, itu sangat luar biasa. Setiap tahun sampai di bulan April, itu sekitar 42 pengaduan yang masuk,” ujarnya.
“Dan kemarin, terakhir mendapatkan pengaduan dari masyarakat Nain dan Winuri terhadap pencemaran air yang diduga terjadi akibat kegiatan MSM dan TTN. Dan itu kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, kemudian membentuk tim dan akan turun di Minggu – minggu setelah perjalanan dengan tim Pansus,” tandasnya. (*)
