komunikasulut.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Nick Adicipta Lomban kembali menggelar reses di Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu, Jumat (9/2/2024).
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Kota Bitung dan Minahasa Utara itu menjelaskan bahwa ini adalah yang ketiga kalinya dia menggelar reses di daerah itu.
“Saya sudah tiga kali melaksanakan reses di Kumersot, dan saya selalu menyampaikan bahwa reses adalah agenda menyerap aspirasi masyarakat,” jelas Nick.
Nick juga menjelaskan fungsi Anggota DPRD, baik pusat, provinsi, dan kabupaten kotai. Yakni, fungsi anggaran (budgeting), fungsi pengawasan, dan fungsi pembentukan undang undang.
Sejumlah warga yang hadir menanyakan sejumlah persoalan yang terjadi di Kelurahan Kumersot. Termasuk bantuan untuk petani.
Warga mengatakan jika bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada petani berupa bibit harus diambil sendiri Manado. Hal itu membuat banyak petani mengeluh karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Ditambah lagi, pemerintah hanya memberikan bantuan bibit, tapi tidak memberikan pupuk. Oleh karena itu, petani harus mencari modal untuk membeli pupuk, jika tidak maka bibit yang diberikan tidak akan bisa maksimal jika ditanam.
Nick Adicipta Lomban, yang juga adalah Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulut menegaskan jika semua aspirasi yang dia terima di reses kali ini akan diperjuangkan.
“Saya selalu sampaikan kepada masyarakat bahwa, kami anggota dewan selalu terbentur saat pemerintah dalam hal ini, eksekutif mengatakan bahwa anggaran minim untuk bisa membuat program yang sumbernya berasal dari hasil reses yang kami serap dari masyarakat, ” jelas politisi muda yang punya potensi di kancah perpolitikan Sulawesi Utara itu.
Nick Adicipta Lomban yang kembali ikut dalam kontestasi Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti, menegaskan jika pemerintah atau eksekutif harusnya bisa memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kebutuhan masyarakat yang urgent seperti bibit dan pupuk untuk petani itu menurut saya sangat urgent dan tidak boleh dicoret dari program pemerintah di APBD,” pungkasnya. (*)
