komunikasulut.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Inggried J. N. N. Sondakh memastikan akan kembali melakukan rapat dengar pendapat bersama Pertamina Sulut untuk mengevaluasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Menurut Inggried, DPRD Sulut terus melakukan pemantauan terhadap antrian-antrian dan barcode di seluruh SPBU di Sulut yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi berdasarkan fakta di lapangan.
“Mana kala di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, itu akan menjadi bahan evaluasi kita bersama Pertamina,” ungkap Inggried Selasa, ( 21/10/2025) di kantor DPRD Sulut.
Lanjut Inggried, paling lambat pada bulan Desember Komisi II DPRD Sulut akan melakukan rapat dengar pendapat bersama PT. Pertamina untuk melakukan evaluasi terhadap kesepakatan pada rapat dengar pendapat lintas komisi beberapa waktu lalu.
“Minimal setiap bulan kita akan mengkaji. Sampai pada bulan Desember kita akan tetap memantau. Kalau misalnya ini kemudian masih ada kejadian antrian seperti yang lalu-lalu, atau kondisinya justru sudah membaik, tetap di Desember kita akan gelar rapat dengar pendapat lagi bersama Pertamina,” tegas Inggried,
Inggried mengungkap, Komisi II juga telah mendapatkan banyak informasi setelah mengunjungi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH?Migas) sebagai regulator teknis yang turut mengawasi penyaluran dan pendistribusian subsidi BBM.
Tak hanya itu, Inggried pun menggandeng kurang lebih 60 Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik di DPRD Sulut untuk melakukan pemantauan di lapangan terkait penyaluran BBM subsidi di setiap SPBU.
“Teman-teman wartawan juga agar memberikan titik-titik mana yang terjadi antrian, barcode atau permasalahan lain yang terpantau di SPBU yang akan dapat kita tanggapi secara akurat dan menjadi bahan evaluasi bersama Pertamina,” ucap Inggried.
