komunikasulut.com – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) perdana dengan Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis pada Rabu (6/8/2025).
RDP ini berlangsung di ruang kerja Komisi III DPRD Sulut, dan menjadi momentum awal kerja sama pengawasan antara legislatif dan lembaga yang baru dibentuk tersebut.
Anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan Nusa Utara, Ronald Sampel, membenarkan pertemuan tersebut saat ditemui di ruang kerjanya.
“Kami melakukan RDP dengan Satker Prasarana Strategis. Ini adalah bidang yang baru dibentuk, tidak hanya di Sulut tapi di seluruh Indonesia,” kata Sampel.
Menurutnya, satuan kerja ini memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur sosial di daerah, seperti renovasi sekolah, pembangunan pasar, serta tempat ibadah.
Lebih lanjut, Sampel menyoroti adanya 17 program pembangunan yang saat ini dibagi ke dalam dua paket. “Artinya, satu paket mencakup sembilan lokasi, dan satu lagi sepuluh lokasi. Tadi saya minta penjelasan mengenai strategi pengawasannya, karena itu menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi Demokrat ini menekankan pentingnya pengawasan yang optimal, mengingat proyek tersebar di berbagai wilayah, termasuk Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Manado, dan Bolaang Mongondow.
“Wilayah kerja mereka itu terpencar; satu di utara, satu di selatan, dan satu lagi di barat. Fungsi pengawasan harus diperkuat agar tidak ada yang terabaikan,” jelas Sampel.
Ia juga mengangkat isu terkait harga satuan pekerjaan di masing-masing daerah. “Tadi saya tanya, apakah harga satuan itu berlaku global atau mengikuti masing-masing daerah. Ternyata, jawabannya adalah menyesuaikan wilayah. Artinya, harga satuan di Manado bisa berbeda dengan di Minsel, Talaud, dan daerah lainnya,” terangnya.
Dari penjelasan tersebut, Sampel menyimpulkan bahwa setiap paket proyek di masing-masing daerah sudah memiliki alokasi anggaran tersendiri. Sebagai contoh, untuk tahap pertama, sembilan lokasi bisa mendapat anggaran Rp900 juta, sementara untuk lokasi lainnya bisa saja hanya Rp800 juta, tergantung kebutuhan dan perhitungan setempat.
“Yang pasti, ini masih akan dilihat ke depan, mengingat saat ini belum ada pemenang tender. Tender inilah yang nantinya akan menentukan harga satuan di setiap lokasi, karena masing-masing memiliki karakteristik berbeda,” pungkasnya. (*)
