Pemkot Kotamobagu Kendalikan Inflasi Daerah Lewat Rakor dengan Forkopimda

komunikasulut.com – Pemerintah Kotamobagu (Pemkot) bersama unsur Forkopimda menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, yang bertempat di ruang Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Selasa (30/8/2022).

Kegiatan Rakornas secara daring ini turut diikuti, Dandim 1303 Bolmong, Lektol Inf Topan Angker, S.Sos., perwakilan Kapolres Kotamobagu, perwakilan Kejari Kotamobagu.

Hadir juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sitti Rafiqa Bora, SE., Kepala Bappelitbangda Adnan Massinae, S.Sos., M.Si., Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Suhartien Tegela, SE., serta jajaran TPID Kota Kotamobagu.

Adapun Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, SH., yang hadir mewakili Wali Kota Ir. Hj.Tatong Bara juga menjelaskan, Rakor dilaksanakan untuk mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan mensinergikan kebijakan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah.

“Ini diperlukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk menjaga stok dan stabilitas harga serta meminta daerah tak hanya fokus mengendalikan inflasi, tapi juga proaktif agar sektor ekonomi tumbuh produktif,” ujarnya.

Sofyan mengatakan, kementerian dalam negeri sendiri dalam tindak lanjut pengendalian inflasi telah menerbitkan surat edaran tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

“Kami di Kota Kotamobagu menyikapi hal tersebut dengan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama daerah, mengaktifkan TPID serta Satgas Pangan Daerah,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memimpin pelaksanaan Rakornas mengatakan saat ini inflasi dalam trend meningkat seiring dengan tekanan inflasi global, krisis pangan dan energi yang memicu tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang akibat perang Rusia dan Ukraina, serta faktor domestik terkait cuaca.

“Namun demikian pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada Q2 tahun 2022 yang tumbuh 5,44% karena didukung oleh konsumsi rumah tangga serta kinerja ekspor yang tinggi,” jelas Tito.

Lanjutnya, solusi dalam pengendalian inflasi lanjut Mendagri adalah dengan komunikasi publik, aktifkan TPID, Satgas Pangan, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, kerjasama antar daerah, serta insentifkan jaring pengaman sosial.

“Dengan kunci utama isu pengendalian inflasi dijadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19,” bebernya.

Di kesempatan itu pula, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam arahannya meminta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Dandrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek untuk bekerjasama dengan kementerian, lembaga dan Bank Indonesia melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022 ini.

“Identifikasi dengan rinci ketersediaan suplai dan permintaan pangan di daerah masing-masing, berikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM dan langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” ungkap Luhut.

Peliput: Vicky Tegela

Pos terkait