komunikasulut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara sedang gencar membahas seluk beluk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jabatan (LKPJ) Gubernur 2023.
Pembasahan dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut yang terbagi dalam empat Kelompok Kerja (Pokja).
Untuk kelompok empat telah memulai pembahasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulut pada Selasa (16/4/2024). Pembahasan dipimpin Inggrid Sondakh, Berty Kapojos dan Ismail selaku anggota Pokja.
Sementara SKPD Provinsi Sulut yang hadir diantaranya Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulut, Dinas Pariwisata Daerah Sulut, Dinas Perpustakaan Daerah Sulut, Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Sulut, Badan Diklat Daerah Sulut dan Biro Kesra Sulut.
Pembahasan di lakukan di ruangan rapat komisi IV DPRD Sulut hingga berakhir pada pukul 18.00 Wita berjalan dengan baik. Usai membahas LKPJ Gubernur tahun 2023, Ketua Pokja 4 Inggrid Sondakh menjelaskan hasil pembahasan bersama SKPD Provinsi Sulut.
Menurut Inggrid dalam pembahasan tersebut ada beberapa hal yang menarik disampaikan oleh SKPD. Selain itu, Inggrid menilai setiap kepala SKPD dapat memberikan penjelasan secara baik dan menjawab setiap pertanyaan dengan sangat jelas.
” Jadi semua kepala SKPD dapat memaparkan dan memberikan penjelasan secara baik,” ucapnya.
Inggrid menegaskan nantinya tim Pansus akan turun lapangan untuk melakukan kunjungan serta pengecekan sesuai dengan penjelasan dari setiap SKPD.
” Jadi kami dari tim Pansus pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023, akan melakukan cek on the spot dan turun ke lokasi secara bersama-sama,” tandasnya. (Advetorial)
