komunikasulut.com – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Sulawesi Utara mulai menerapkan penghematan energi guna menyikapi dampak ketersediaan energi terutama BBM akibat konflik global yang terjadi saat ini.
Teranyar, sebagaimana dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulut Niklas Silangen kepada awak media, Setwan Sulut telah menerapkan pembatasan BBM kepada pejabat.
“Untuk BBM di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut termasuk Setwan sudah menerapkan pembatasan. yang mendapat BBM hanya Sekwan dan kendaraan operasional,” ujarnya.
Selain terkait BBM, lanjut Niklas Silangen, Setwan Sulut juga telah melakukan pembatasan penggunaan listrik. “Untuk listrik tentunya sudah dibatasi. Dengan mematikan semua perangkat elektronik termasuk AC, Komputer dan lift atau elevator setelah jam operasional kantor berakhir,” jelasnya.
Sebagaimana terpantau, kondisi lift atau elevator khusus tamu di DPRD Sulut saat ini hanya aktif setiap ada agenda seperti paripurna. Setelah itu, lift atau elevator akan dimatikan.
Sedangkan terkait penerapan WFH untuk ASN, Silangen mengakui masih menunggu arah kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah.
“Kalau memang sudah ada instruksinya, akan kita tindaklanjuti. Tetapi hal itu tidak akan mengganggu pelayanan publik di Setwan sendiri,” tutupnya. (*)
