komunikasulut.com – Polemik mengenai calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) untuk tingkat nasional memasuki babak baru.
Ini kembali mencuat di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Sulut bersama Kebangpol, yang dipimpin Ketua Komisi Braien Waworuntu, Senin (13/10/2025).
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu mengingatkan agar hal ini tidak mencoreng keseriusan Gubernur Yulius Selvanus yang telah berjuang melakukan yang terbaik bagi Paskibraka Sulut di panggung nasional.
“Kita bisa lihat disini keseriusan pak Gubernur Yulius untuk Paskibraka Sulawesi Utara, dengan rekomendasi pak Gubernur, berkat lobi-lobi pak Gubernur putri Sulut bisa menjadi pembawa baki,” tandas Waworuntu.
Hal ini kata Braien, harus menjadi perhatian bagi Kesbangpol Provinsi Sulut dan pihak-pihak terkait agar melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dipastikan ditahun-tahun berikutnya proses seleksi dilakukan secara transparan agar tidak terjadi hal serupa.
Braien pun memberikan penegasan, jika kedepan tidak ada perbaikan, Komisi I akan mengeluarkan rekomendasi penggantian Kepala Badan Kesbangpol Sulut.
“Untuk pak Kesbangpol, kalau kedepan tidak ada perbaikan, Komisi I akan menjadi garda terdepan merekomendasikan kepada pak Gubernur, ganti ini Kaban Kesbang kalau dia nda beking bagus tahun 2026,” tegas Braien.
RDP menghadirkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Sulut, Jhony Suak, dan pemerhati Paskibraka.
Kaban Kesbangpol Jhoni Suak menjelaskan bahwa isu yang beredar bukanlah pemalsuan data, melainkan adanya perbedaan data yang dikirimkan oleh admin Sangihe dengan kenyataan yang sebenarnya.
“Sesuai keputusan yang kami konsultasikan dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), sesuai syarat, umur 16 tahun tidak bisa diikutsertakan pada Paskibraka tingkat Nasional,” tegas Suak kepada awak media usai RDP. (*)
