komunikasulut.com – Rapat Badan anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi alot setelah banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang realisasi anggarannya minim.
Anggota Badan anggaran DPRD Sulut Amir Liputo mengatakan, rapat Badan anggaran harus ditunda untuk mendapatkan jawaban dari SKPD tersebut terkait dengan realisasi anggaran.
“Apakah ini karena regulasi, atau memang ada kendala lain, dan jawaban-jawaban mereka akan menentukan dalam perubahan nanti,” ucap Amir Rabu, (23/7/2025) usai rapat badan anggaran DPRD Sulut.
“Kalau memang serapan SKPD itu tidak mampu ya kenapa kita harus tambah,” ungkap Amir.
Meski demikian Amir meyakini bahwa, minimnya realisasi anggaran di sejumlah SKPD tersebut dikarenakan oleh regulasi di mana ada beberapa Inpres (Instruksi presiden) yang keluar.
“Yang jelas kita mendorong semua SKPD sesuai misi pak gubernur pembangunan yang berkelanjutan yakni pada tahun ini di sektor pariwisata harus benar-benar menjadi perhatian dan terutama di sektor ketahanan pangan,” terang Amir.
Terkait dengan apakah minimnya realisasi anggaran tersebut juga adalah buntut dari kebijakan Evisiensi anggaran, Amir pun meski dengan ragu mengiyakannya.
“Boleh jadi, tetapi menurut saya ini merupakan bentuk kehati-hatian. Ya mungkin dari situasional yang ada mereka lebih hati-hati. Di jaman ini agak susah perkembangan ekonomi jadi mereka harus hati-hati sebab konsekwensinya cukup berat sehingga kita bisa memahami itu,” kata Amir.
Namun, lanjut Amir, gubernur Sulut dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan untuk segera belanja.
“Berharap dalam empat sampai lima bulan terakhir ini kata pak gubernur, belanja. Jor-joran. Sehingga kalau dia jor-joran, ekonomi akan bergerak berarti jual, beli mata rantai akan berjalan dan akan menggerakkan sektor-sektor yang lain,” jelas Amir. (*)
