komunikasulut.com – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan verifikasi data ATS yang melibatkan pemerintah desa dan kelurahan.
Kegiatan ini bertujuan menuntaskan masalah anak tidak sekolah serta meningkatkan angka partisipasi pendidikan, khususnya bagi mereka yang sempat putus sekolah.
Menurut data Dinas Pendidikan, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kota Kotamobagu saat ini mencapai sekitar 900 anak, yang terdiri dari kategori tidak pernah sekolah, tidak melanjutkan sekolah, dan putus sekolah (drop out).
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menuntaskan masalah anak tidak sekolah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi mereka yang sempat putus sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu, melalui kepala seksi PNFI, Sutomo Mokoginta, saat kegiatan sosialisasi.
Setelah kegiatan ini, Dinas Pendidikan akan mengarahkan anak-anak tersebut ke program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
“Anak-anak yang hadir langsung kami arahkan ke PKBM atau SKB. Misalnya ada yang putus di jenjang SD, mereka akan mengikuti program Paket A. Mereka bebas memilih di PKBM mana ingin melanjutkan, karena di Kotamobagu saat ini terdapat empat PKBM dan satu SKB,” tambah Sutomo.
Empat PKBM aktif di Kota Kotamobagu yaitu PKBM Handiani, PKBM Oruman, PKBM Pesmar, dan PKBM Supamaju, serta SKB Kotamobagu sebagai lembaga pendidikan nonformal milik pemerintah.
Narasumber kegiatan, Putri Damayanti Potabuga, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa tema besar kegiatan ini adalah memaksimalkan program anak putus sekolah di tingkat kelurahan dan desa yang terintegrasi dengan SKB serta balai-balai pelatihan.
“Saya membahas bagaimana anak-anak putus sekolah bisa diarahkan pada peluang green job atau pekerjaan hijau. Saat ini banyak jenis pekerjaan yang tidak mensyaratkan pendidikan formal, tetapi membutuhkan keterampilan dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Putri.
Ia mencontohkan sejumlah potensi pelatihan seperti balai menjahit dan pelatihan salon yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Dinas Pendidikan dan SKB seharusnya menginventarisasi anak-anak yang putus sekolah agar diarahkan mengikuti pelatihan sesuai minat dan potensi mereka,” tambahnya.
Selain itu, Putri juga memperkenalkan program manajemen sampah berbasis rumah tangga yang akan dijalankan di beberapa desa dan kelurahan sebagai proyek percontohan (pilot project).
Program ini bertujuan memutus sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga. Ke depan, masyarakat Kotamobagu diharapkan bisa menjadi masyarakat cerdas yang mampu memilah sampah dari rumah sendiri,” jelasnya.
Kepala SKB Kotamobagu, Subhan Gonibala, S.Pd, menyambut baik dan mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami di SKB siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, PKBM, serta pemerintah desa dan kelurahan. Program ini bukan hanya soal menuntaskan angka ATS, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat bahwa pendidikan dapat ditempuh di mana saja dan pada usia berapa pun,” ujar Subhan.
Ia menambahkan, SKB Kotamobagu saat ini juga menyiapkan berbagai program pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan yang dapat diikuti anak-anak yang kembali ke jalur pendidikan.
“Kami berharap anak-anak yang sempat berhenti sekolah dapat termotivasi kembali untuk belajar. SKB menjadi ruang kedua bagi mereka untuk menatap masa depan dengan lebih optimis,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemkot Kotamobagu dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah sekaligus membuka peluang peningkatan keterampilan dan pekerjaan hijau bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan, SKB, PKBM, serta pemerintah desa dan kelurahan, program ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang berdaya, produktif, dan peduli terhadap lingkungan.
Peliput : Vicky Tegela
