komunikasulut.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Minahasa Utara–Bitung, Hillary Julia Tuwo, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya ruas Jalan Ir. Soekarno.
Menurut Hillary, upaya yang dilakukan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus merupakan bentuk nyata respons terhadap keluhan masyarakat yang selama ini mengandalkan jalur tersebut sebagai akses utama.
“Kami mengapresiasi kerja keras Pemprov Sulut di lapangan, karena ruas jalan ini merupakan urat nadi aktivitas warga,” ujarnya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (25/03/2026).
Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia ini juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait waktu pelaksanaan perbaikan yang dinilai terlambat akibat polemik sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa proses pembangunan telah direncanakan sejak awal, namun sempat mengalami kendala administratif berupa pergantian pemenang tender, sehingga pelaksanaan pekerjaan baru dapat dilakukan setelah proses tersebut selesai.
“Anggaran sebenarnya sudah tersedia. Namun karena terjadi pergantian pemenang tender, maka pelaksanaannya menyesuaikan hingga ada pemenang baru,” jelasnya.
Hillary berharap, langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah provinsi dapat terus dipertahankan, tidak hanya pada sektor infrastruktur jalan, tetapi juga di berbagai bidang pelayanan publik lainnya.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam merespons setiap keluhan masyarakat, terutama terkait jalan dengan tingkat mobilitas tinggi yang berdampak langsung pada perekonomian dan aktivitas harian warga.
Selain perbaikan Jalan Ir. Soekarno, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga tengah mengidentifikasi sejumlah ruas jalan lain yang menjadi perhatian publik. Beberapa di antaranya berada di bawah kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional serta pemerintah kabupaten.
Untuk itu, Pemprov Sulut terus memperkuat koordinasi lintas instansi guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara terpadu dan merata di seluruh wilayah.
