komunikasulut.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian, memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait kesiapan anggaran menghadapi dampak El Nino.
Hal itu disampaikan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 di ruang paripurna DPRD Sulut, Selasa (1/9/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Cindy menegaskan bahwa perubahan APBD tidak semata-mata berbicara tentang penyesuaian anggaran rutin, tetapi juga harus mampu merespons berbagai kondisi baru yang berkembang di tengah masyarakat dan sebelumnya belum diprediksi ketika APBD 2026 induk disusun.
“Ada beberapa catatan atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertama, benar kita membahas APBD Perubahan 2026 yang setiap tahun dilakukan. Tetapi, juga perlu dilihat kondisi yang sementara ini terjadi di tengah masyarakat, yang belum diprediksi ketika kita melakukan pembahasan APBD 2026 induk,” ungkap Amir.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ancaman El Nino. Cindy mengingatkan bahwa pada 2 Agustus 2026, BMKG telah menetapkan kondisi El Nino yang sangat kuat.
“Sulut masuk dalam peringatan dini terhadap kekeringan meteorologis. Kita sudah melihat di daerah-daerah lain, kebakaran yang dahsyat dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi juga di wilayah Provinsi Sulut,” katanya.
Menurutnya, ancaman tersebut semestinya diantisipasi melalui perencanaan anggaran yang konkret, terutama berkaitan dengan ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, serta langkah-langkah pencegahan bencana.
Cindy mengaku telah mencermati materi APBD Perubahan yang dibagikan kepada anggota DPRD. Ia melihat adanya sejumlah tambahan anggaran maupun prioritas yang diarahkan untuk ketahanan pangan.
“Pertanyaan saya, dampak dari El Nino, secara khusus kegiatan preventif, sudah dimasukkan di dalam perencanaan APBD kita? Jangan sampai kita menunggu terjadi musibah, kemudian tinggal menunggu daerah lain memberikan sumbangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi kebakaran yang mulai terlihat di sejumlah wilayah serta semakin sulitnya masyarakat mendapatkan air bersih. “Apakah hal ini sudah diperhitungkan atau sudah masuk di dalam PPAS yang dibagikan kepada kami sebagai materi?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TAPD Sulut, Tahlis Galang, menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih memiliki anggaran untuk kebutuhan kedaruratan. “Dana untuk BDK kita masih ada Rp4,1 miliar,” jelas Tahlis.
Ia mengatakan pola kolaborasi lintas sektor, baik antarkementerian maupun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dinilai lebih efisien dalam menghadapi kondisi darurat.
“Ada beberapa kegiatan secara langsung kami koordinasikan secara lintas kementerian di daerah, serta lintas kabupaten/kota. Ternyata lebih irit,” kata Tahlis. (*)
