komunikasulut.com – Kunjungan edukatif siswa SMA Taruna Nusantara Kampus Langowan berlangsung di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, belum lama ini.
Rombongan diterima langsung oleh anggota DPRD Sulut Billy Lombok yang menyampaikan materi tentang fungsi legislatif daerah.
Plh Kepala Bagian Umum Justman Entjaurau turut hadir mewakili Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen.
Kehadiran siswa di kantor parlemen dimaksudkan agar mereka mengenal proses demokrasi tidak hanya dari buku pelajaran.
Billy menjelaskan bahwa legislasi merupakan proses pembentukan peraturan daerah. Tugas lain DPRD, katanya, adalah menerima aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas bersama eksekutif.
“Fungsi legislasi yaitu proses pembentukan peraturan daerah. Selain itu tugas lain DPRD adalah menerima aspirasi masyarakat,” ujar Billy.
Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. Sejumlah taruna dan taruni tercatat aktif bertanya soal mekanisme pembahasan perda dan cara warga menyampaikan keluhan ke wakil rakyat.
SMA Taruna Nusantara Kampus Langowan membawa siswanya ke DPRD Sulut untuk memperluas wawasan kebangsaan. Praktik demokrasi secara langsung dinilai lebih efektif dibanding simulasi di kelas.
Rombongan dipimpin Kepala Sekolah Brigadir Jenderal TNI Rhino Charles Tuwo. Kunjungan ini menjadi bagian dari pembelajaran di luar sekolah yang menekankan pemahaman lembaga negara.
Billy menyebut pengalaman langsung di kantor parlemen diharapkan memotivasi para taruna dan taruni. Ia menekankan pentingnya disiplin, sikap kritis, dan integritas tinggi bagi generasi muda.
“Pihak DPRD berharap, pengalaman langsung di kantor parlemen ini mampu memotivasi para taruna dan taruni untuk tumbuh menjadi generasi yang disiplin, kritis dan berintegritas tinggi,” tutup Billy.
Kegiatan semacam ini menjadi jalur bagi sekolah di Sulawesi Utara yang ingin mengenalkan kerja legislatif ke siswa. DPRD Sulut menerima kunjungan edukatif dari berbagai institusi pendidikan sepanjang tahun.
Bagi siswa, kunjungan ke kantor DPRD memberi gambaran nyata soal alur pembentukan perda. Mereka juga bisa melihat langsung bagaimana aspirasi warga masuk ke meja wakil rakyat sebelum dibahas di rapat paripurna. (*)
