komunikasulut.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai menyiapkan skema baru pengelolaan sampah. Melalui pola ini, pemerintah ingin menangani sampah mulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga kecamatan sebelum membawa residunya ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
WaliKota Kotamobagu dr. Weny Gaib Spm pimpin langsung rapat koordinasi (Rakor) yang membahas perubahan sistem pengelolaan sampah tersebut, Senin (9/11/2026).
Rakor berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota dan melibatkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, lurah, serta sangadi.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Erwin Pasambuna, Kepala Dinas PUPR Claudi Mokodongan, dan Kepala Dinas PMD Chelsie Paputungan
Dalam Rakor itu, Weny Gaib bersama jajaran membahas strategi penanganan sampah, terutama pemilahan sampah kering dan basah. Pemerintah ingin mengubah pola pengelolaan sampah dengan memperkuat penanganan langsung di setiap kecamatan.
Cek Layanan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotamobagu, Erwin Pasambuna, menjelaskan bahwa pemerintah merancang sistem pengolahan sampah di masing-masing kecamatan.
Melalui skema tersebut, petugas akan mengolah dan memusnahkan sampah dari desa dan kelurahan di wilayah kecamatan masing-masing sehingga hanya sedikit sampah yang perlu masuk ke TPA.
“Rakor ini membahas rencana pengelolaan sampah. Namun, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kurang lebih Rp8 miliar,” kata Erwin usai Rakor.
Erwin mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian teknis sebelum menjalankan rencana tersebut. Kajian itu mencakup kebutuhan peralatan, teknologi pengolahan, serta penentuan lokasi fasilitas. Pemerintah juga harus memilih lokasi yang jauh dari permukiman agar aktivitas pengolahan tidak mengganggu masyarakat.
Selain menyiapkan fasilitas pengolahan, DLH berencana melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kerja sama ini diharapkan mendorong pemerintah desa dan kelurahan mengambil peran aktif dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Berdasarkan data timbulan sampah, empat kecamatan di Kotamobagu menghasilkan sekitar 60,88 ton sampah setiap hari. Jumlah tersebut mencapai 1.826,34 ton per bulan atau 16.437,06 ton dalam setahun.
Kecamatan Kotamobagu Barat menghasilkan sampah paling banyak, yakni 20,14 ton per hari. Berikutnya, Kotamobagu Selatan menyumbang 16,80 ton, Kotamobagu Timur 15,26 ton, dan Kotamobagu Utara 8,68 ton per hari.
Erwin menegaskan, tingginya produksi sampah setiap hari menuntut pemerintah segera mencari solusi. Apalagi, kapasitas dan kondisi TPA saat ini semakin terbatas sehingga pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap lokasi pembuangan akhir tersebut.
Di sisi lain, rencana perubahan sistem pengelolaan sampah ini mulai menarik perhatian investor. Ketertarikan tersebut membuka peluang bagi Pemkot Kotamobagu untuk mengembangkan pengolahan sampah secara lebih modern dan produktif.
Melalui Rakor yang dipimpin Weny Gaib, pemerintah mulai mengoordinasikan langkah lintas OPD untuk mematangkan rencana tersebut. Pemkot kini perlu menghitung kebutuhan anggaran, menyiapkan lahan, menentukan teknologi, serta merancang pola kerja sama dengan BUMDes.
Jika rencana ini berjalan sesuai harapan, setiap kecamatan dapat mengolah sampah dari wilayahnya sendiri. Dengan demikian, pemerintah dapat menekan volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Peliput : Vicky Tegela
