KOMUNIKASULUT.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar diskusi bertajuk “Bacerita di Pojok Pengawasan” yang dilakukan secara daring dan luring, Jumat (5/11/2021).
Mengangkat tema “Pengawasan Pemilu 2024 Dalam Konteks Kepulauan”, diskusi ini menghadirkan Johny A. Suak sebagai pemateri, yang juga selaku Ketua Presidium JADI Sulut, serta pengantar diskusi yaitu Kenly Poluan sebagai Komisioner Bawaslu Sulut dan dipandu oleh Mineshia Lesawengen sebagai moderator.
Menurut Johny Suak, untuk daerah kepulauan, ada tiga hal yang harus kita perhatikan menjelang persiapan pemilu 2024. “Pertama itu anggaran itu ada, supaya penyelenggara pemilu betul-betul dipersiapkan, agar supaya mereka mampu meminimalisir potensi-potensi yang akan terjadi di daerah kepulauan,” ucap Suak.
Selain anggaran, Suak mengatakan yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia, “artinya penyelenggara pemilu di kepulauan itu perlu dibekali, bahkan harus adanya bimtek yang intensif untuk membekali mereka, sehingga mereka mampu memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu serta penyelenggara itu sangat penting guna menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.
“Yang terakhir pemilu itu sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terlebih di daerah kepulauan,” tutur mantan Komisioner Bawaslu Sulut itu.
Selanjutnya, Kenly Poluan mengatakan beberapa permasalahan yang sering terjadi di daerah kepulauan, seperti distribusi logistik serta tahapan pemutakhiran daftar pemilih.
“Beberapa temuan kami di daerah kepulauan ada beberapa pemilih yang ternyata terdaftar di daratan. Begitupun dalam tahapan distribusi logistik juga ada kendala teknis, terutama di dalam pulau-pulau pinggiran atau pulau perbatasan,” tutur Poluan.
Dikatakan Poluan dari evaluasi itu, Bawaslu melihat harus ada tindakan afirmatif yang dilakukan baik dalam konteks pengawasan pemilu maupun penyelenggaraan secara teknis oleh KPU
“Nah harapan dari adanya diskusi ini di pojok pengawasan ini, kami ingin mendorong agar terjadi perubahan orientasi terkait dengan bagaimana kita berpihak pada pembangunan di wilayah-wilayah kecil maupun wilayah kepulauan,” tuturnya.
Karena menurutnya, daerah-daerah kepulauan ini sering luput dari isu-isu politik maupun isu-isu ekonomi. “Bawaslu bukan hanya sekedar mengatasi masalah masalah teknis penyelenggaraan pengawasan, tetapi bisa menjadi katalisator mendorong semua elemen daerah maupun elemen bangsa untuk menjadikan paradigma kepulauan sebagai isu-isu politik dan ekonomi,” tandas Kenly Poluan.
Hadir dalam diskusi ini, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, jajaran penyelenggara di daerah Kepulauan, Lembaga Pemantau Pemilu, dan para awak media.
Peliput: Yaya Piri