komunikasulut.com – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara (Sulut), mengupas tuntas isu dan tantangan digitalisasi data kependudukan dan ketahanan nasional.
Hal ini dilakukan melalui kegiatan Seminar yang dimotori IPDN Kampus Sulut, Selasa (20/9/2022) siang, di Four Point Hotel Manado. Dalam seminar tersebut, IPDN Kampus Sulut menghadirkan beberapa narasumber juga peserta yang sangat berkompeten.
Dalam sambutannya, Rektor IPDN Hadi Prabowo melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Hyronimus Rowa sedikit bercerita terkait sejarah berdirinya IPDN. Sejak awal dibentuknya Presiden Republik Indonesia (RI) Pertama Soekarno.
Setelah sedikit memaparkan sejarah IPDN, Hyronimus kemudian mengatakan bahwa salah satu rumpun urusan pemerintahan adalah urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang saat ini menjadi tema seminar nasional tersebut.
“Mengingat kesuksesan diukur dari seberapa besar rakyat hidup makmur dan sejahtera. Sehingga pencatatan kependudukan itu harus menyeluruh dan akurat,” ujarnya.
“Ini adalah tugas utama Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga harus ada ketertiban dalam pencatatan kependudukan mulai hulu yaitu pencatatan saat kelahiran sampai hilir yaitu pencatatan saat kematian. Ini semua berkaitan dengan ketahanan nasional yang memang harus kita bahas secara bersama,” tambah Hyronimus.
Ia juga mengatakan, administrasi yang tercatat secara tertib, akan sangat membantu negara dalam kebijakan pengambilan keputusan. Sehingga sistem administrasi digital yang dilakukan secara tidak tertib menurutnya, tidak akan tercapai secara baik.
Menurutnya, selain memerlukan pencatat yang akurat, pengelolaan pencatatan kependudukan harus memiliki semangat tinggi dan melayani.
“Kalau kita pahami kan, ini adalah civil service yang menjadi hak rakyat yang perlu didapat dari pemerintah. Sebagai kewajiban pemerintah untuk rakyat. Konsekuensinya tentu harus tanpa biaya. Dan memang kalau ada biaya, tentu harus bisa ditekan,” lanjut Wakil Rektor Bidang Akademik IPDN Sulut itu.
“Karena ini adalah kewajiban pemerintah. Dan pencatatan sipil itu harus dilakukan dengan baik dan akurat. Saat ini SDM pengelola catatan sipil itu dituntut harus cepat dan akurat. Karena ini sekali lagi ada civil service. Yaitu servis yang memang menjadi hak pemerintah,” jelasnya.
Hyronimus turut mengungkapkan berbagai keterbatasan yang saat ini dihadapi dalam pencatatan data kependudukan.
Ini mulai dari keterbatasan SDM aparatur pada titik pengelolaan elektronik, keterbatasan rekaman kependudukan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peristiwa yang dialami serta kapasitas digital membendung serangan virus dan kebobolan data.
Sehingga menurutnya, harus ada stategi dalam pencatatan sipil apalagi bonus demografi yang akan dirasakan Indonesia.
“Kita harus membahas secara dalam dalam Seminar ini, apa hambatan dan bagaimana solusinya. Karena memang hal ini harus diamankan data kependudukan secara elektronik, harus diamankan keamanan nasional secara elektronik,” papar Hyronimus.
“Berbagai kebobolan data pribadi dalam kejahatan dunia maya yang semakin marak. Harus bisa dideteksi dengan cepat karena masalah ketahanan nasional. Ini menjadi penting untuk dibahas dan harus dicari solusi bersama dalam seminar ini. Saya rasa kita semua sudah tahu apa semua tantangan itu,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN Kampus Sulut Udaya Majid dalam laporannya mengatakan bahwa seminar ini dilatarbelakangi atas teknologi informasi yang sangat pesat, mengakibatkan penerapan teknologi menjadi kebutuhan semua bidang termasuk bidang pendidikan.
Pesatnya teknologi membuat semakin mudah, dan harus menyiapkan sumberdaya penduduk tetap harus dalam kerangka ketahanan nasional Indonesia.
“Nah tanpa dokumen kependudukan yang jelas, tentu membuat sistem di lapangan menjadi susah. Sehingga sekarang ini harus ada penerbitan data kependudukan. Guna ketahanan nasional di Sulut yang juga memiliki wilayah perbatasan. Juga tujuan Seminar ini, melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi dan kompetensi praja di IPDN,” jelasnya.
“Kita ingin agar IPDN itu terus mengikuti isu aktual dan turut serta membantu pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan-tantangan. Salah satu yang stategis adalah masalah kependudukan dan ketahanan nasional ini. Apalagi Sulut memiliki geografis yang sangat strategis,” lanjut Dekan.
Di sisi lain, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis, yang menjadi narasumber dalam Seminar nasional tersebut dengan materi menjaga ketahanan nasional di wilayah perbatasan Sulut dari ancaman internal mengatakan bahwa, berbicara terkait ancaman konflik sosial sejauh ini kondusifitas masih tinggi.
Toleransi juga menurutnya, sangat tinggi. Ancaman yang paling berat adalah bencana alam yang dihadapi di Sulut. Angkanya sangat tinggi.
“Juga potensi kerawanan lain adalah sengketa lahan, banyaknya kasus mafia tanah yang memang jadi perhatian pusat. Kemudian juga ada permasalahan tambang, di Bolmong dan Mitra. Itu didominasi oleh konflik masyarakat sekitar dengan perusahaan,” ujarnya.
“Juga ada perkelahian antar kampung selalu terjadi. Yang paling rutin di Dumoga. Dipicu gesekan antar kelompok pemuda. Bukan SARA. Yang paling banyak itu persoalan yang terjadi hanya dipicu kebiasaan Miras juga ego pribadi. Kalau SARA tidak ada,” ungkap Brigjen Mukhlis.
Namun, ada juga menurutnya tantangan dari konflik eksternal, seperti yang belum lama ini terjadi adalah kasus penyelundupan senjata juga eksodus, juga penduduk ilegal yang terbanyak saat ini ada di wilayah Bitung.
“Karena di Bitung ada pelabuhan besar. Pada 12 Desember 2020 ada 29 WNA Filipina yang di deportasi. Karena itu ada pengamanan pulau terluar. Juga ada ancaman narkoba namun diantisipasi dengan operasi pengaman pulau terluar,” lanjut Danrem.
“Tapi ditambahkan pos untuk pengamanan. Kita saat ini memerah putihkan wilayah perbatasan yang dilakukan secara rutin. Tentu pendapat kependudukan adalah hal yang sangat penting dari isu ketahanan nasional ini,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Kepala DisdukcapilKB Daerah Sulut, Lynda Watania mengatakan bahwa gambaran umum ketahanan nasional pertama Pancasila UUD 1945, NKRI Bhinneka Tunggal Ika adalah yang utama.
Kemudian ada geografi, sumber kekayaan alam, juga kependudukan. Ini yang menurut Watania, tidak bisa diganggu gugat negara lain. Menurutnya, Sulut terdiri dari banyak macam suku dan ras. Karena itu harus dilakukan pendataan secara disiplin. Karena kalau tidak ditata, akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional.
“Karakteristik Sulut sangat unik. Dengan potensi perdagangan, ekspor dan pintu masuk sangat terbuka lebar. Karena itu harus dilakukan penataan untuk keamanan dan ketahanan nasional,” ucapnya.
“Saat ini teman-teman Capil selalu turun baik di wilayah daratan maupun kepulauan untuk jemput bola. Itu terus dijangkau sampai ke wilayah pulau terluar. Memang saat ini, data digital sangat membantu dalam proses kerja pendatang kependudukan Masyarakat di Sulut,” tandas Lynda.
Peliput: Yaya Piri
