komunikasulut.com – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut guna mengevaluasi capaian program kegiatan tahun 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I Kantor DPRD Sulut.
RDP dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu didampingi anggota Komisi I yakni Muliadi Paputungan, Euginia Mantiri, Henry Walukow, Hillary Tuwo, serta Koordinator Komisi, Royke Anter. Turut hadir Plt Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang beserta jajaran.
Saat membuka RDP, Waworuntu mempertanyakan capaian kinerja serta evaluasi program pada triwulan pertama tahun 2026. Fokus utama pembahasan yakni progres realisasi program yang dinilai belum optimal.
“Kami menyoroti capaian kinerja Dinas PMD yang baru menyentuh angka 16 persen. Kenapa angka tersebut masih jauh dari target? Karena di triwulan pertama seharusnya sudah berada pada kisaran 30 hingga 40 persen,” tegas Braien.
Selain itu, Komisi I juga mempertanyakan kejelasan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Anggota dewan meminta penjelasan terkait fungsi serta regulasi kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan.
“Kopdes Merah Putih dan BUMDes harus jelas regulasinya. Jangan sampai dalam pelaksanaannya nanti justru membingungkan dan berdampak pada masyarakat desa,” ujar Tuwo dari Fraksi PSI.
Senada dengan itu, Euginia Mantiri menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi dan mekanisme pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt Kadis PMD Sulut, Novita Lumintang menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan kinerja dan mempercepat realisasi program.
“Dinas PMD Sulut akan melakukan penyesuaian dan langkah percepatan, agar capaian target pada triwulan berikutnya dapat sesuai harapan Komisi I DPRD Sulut,” ujar Novita.
Komisi I juga meminta Dinas PMD segera menyusun langkah konkret percepatan program sekaligus memperjelas peta jalan pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan BUMDes.
“Perlu ada langkah konkret agar program berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” kata Muliadi Paputungan, perwakilan Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Menutup RDP tersebut, Braien Waworuntu berharap Dinas PMD Sulut dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pada triwulan berikutnya. Ia menegaskan DPRD Sulut akan terus melakukan pengawasan agar program pemberdayaan masyarakat desa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“DPRD akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan program Dinas PMD agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat desa di Sulawesi Utara,” tutup Braien. (*)
