komunikasulut.com – Kebijakan mutasi atau rolling Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Pemerintah Kota Kotamobagu kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari anggota DPRD Kota Kotamobagu, Agus Suprijanta, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD pada Senin, 19 Mei 2025.
Agus yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kotamobagu itu menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap pola mutasi ASN yang dinilainya tidak melalui kajian teknis yang matang.
“Pelaksanaan rolling tidak melalui kajian teknis. Kalau begini terus, lima tahun ke depan pemerintahan bisa amburadul,” tegas Agus kepada awak media.
Ia menilai penempatan ASN dalam jabatan baru dilakukan secara serampangan dan tidak mempertimbangkan latar belakang keilmuan maupun keahlian pegawai yang bersangkutan.
“Kita orang kesehatan, tiba-tiba ditempatkan di kelurahan. Mau kerja apa di kelurahan? Penempatan personil seharusnya sesuai dengan job description, skill, dan keahlian. Kalau dia tukang suntik, bagaimana bisa bekerja optimal di tempat yang bukan bidangnya?” ujar Agus dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Fraksi Hanura secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap Wali Kota Kotamobagu, Wenny Gaib. Agus menyebut bahwa langkah rolling ASN kali ini menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah daerah.
“Ini bukan soal beda warna politik lagi. Pilkada sudah selesai. Sekarang waktunya bersatu membangun. Tapi yang terjadi justru kebijakan seperti ini. Jelas-jelas tidak profesional,” kritiknya.
Tak hanya itu, Agus juga menyoroti mutasi pegawai yang bekerja di lingkungan DPRD tanpa adanya koordinasi dengan pimpinan dewan maupun fraksi-fraksi.
“Pemindahan pegawai di DPRD seharusnya dikoordinasikan. Ini sudah masuk ranah politik. Kalau tidak hati-hati, akan timbul gesekan ke depan. Fraksi Hanura tidak mengharapkan hal itu,” ujarnya.
Ia pun menegaskan, jika situasi semacam ini terus berlanjut, maka Fraksi Hanura akan mengambil sikap lebih tegas di forum-forum selanjutnya.
“Fraksi Hanura akan tunggu di LPJ (Laporan Pertanggungjawaban). Kami akan sampaikan kembali rekomendasi. Dan saya sendiri akan menyuarakannya lewat Fraksi Hanura,” tandasnya.
Agus bahkan mengaitkan kebijakan rolling ASN ini dengan dugaan adanya dendam politik pasca Pilkada. Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya mengedepankan sikap kenegarawanan, bukan membawa sentimen politik ke dalam birokrasi.
“Rolling ini terkesan sarat dendam. Ini dendam politik. Seharusnya Wali Kota hari ini bersikap sebagai negarawan. Kalau masih bicara soal dendam politik, bagaimana daerah ini bisa maju,”ungkapnya.
Peliput: Vicky Tegela
