komunikasulut.com — Fraksi Hanura DPRD Kota Kotamobagu menyatakan sikap tegas dan kritis terhadap pernyataan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 yang digelar di gedung DPRD Kota Kotamobagu pada Senin (19/05/2025).
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Kotamobagu dari Fraksi Hanura, Jayadi Paputungan. Ia menjelaskan, merespons pernyataan Wakil Wali Kota atas interupsi yang sebelumnya dilayangkan oleh Anggota DPRD Panji Merdeka Putra. Interupsi tersebut menyoroti proses rolling jabatan yang dilakukan Pemerintah Kotamobagu (Pemkot) yang dinilai tidak profesional.
“Bahwa Fraksi Hanura akan menunggu realisasi janji tersebut dalam bentuk tertulis.
Setelah mendengar dan melihat tanggapan daripada wakil wali kota yang telah menyampaikan dan merespon apa yang menjadi pertanyaan oleh kami sebagai fraksi Hanura, maka kami fraksi Hanura hari ini menunggu apa yang telah disampaikan oleh Pak Wawali,”ujarnya.
Jayadi mengatakan, Tadi disampaikan bahwa akan mengkaji dan mengevaluasi dan akan disampaikan secara tertulis kepada DPRD. Maka kami fraksi Hanura menunggu kajian tersebut, menunggu hasil tertulis daripada apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi. Fraksi Hanura akan memberikan respons lebih lanjut setelah menerima hasil kajian secara resmi dalam bentuk surat dari Pemerintah Kota.
“Kami fraksi Hanura menunggu dan kami akan respon kembali setelah surat itu keluar dan sampai kepada kami fraksi Hanura. Jangan cuma sekedar janji, Pak. Jangan cuma sekedar janji, dan sekali mempertegas sikap kritis Fraksi Hanura terhadap kebijakan rotasi jabatan yang dinilai harus berdasarkan prinsip profesionalitas dan transparansi,”terangnya.
Lanjutnya, rapat paripurna LKPJ 2024 ini menjadi panggung penting bagi akuntabilitas kinerja eksekutif, di mana sinergi dan pengawasan antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di Kotamobagu.
“DPRD, khususnya Fraksi Hanura, menyatakan akan terus mengawal setiap janji yang disampaikan oleh pihak eksekutif demi terciptanya pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel,”ungkapnya.
Peliput: Vicky Tegela
